JAKARTA, Juangsumatera.com – Persoalan konflik lahan kebun kelapa sawit seluas 2.500 hektar (H) di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang diangkat oleh kelompok masyarakat yang terdiri dari 1.250 Kepala Keluarga (KK) kian menemui titik terang.
Sebab, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia melalui Direktorat Penangan Konflik Lahan pada Kamis (16/5/2024) menggelar pertemuan dengan semua pihak terkait dalam persoalan ini di Hotel Salak Bogor, Jawa Barat.
Pihak masyarakat yang hadir diwakili oleh Ketum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) Riau, Muhammad Ridwan dan Sekjen KPPR, Muhammad Sanusi.
Sekjen KPPR Muhammad Sanusi kepada wartawan, Senin (20/5/2024) mengatakan, meski turut diundang perwakilan Pemkab Kampar tidak satupun yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Kita sangat menyayangkan ketidakhadiran perwakilan Pemkab Kampar dalam penyelesaian konflik lahan yang difasilitasi oleh KLHK tersebut. “Hal itulah yang sangat kita sayangkan, mengapa pihak dari Pemkab Kampar tak satupun yang hadir,” kata Muhammad Sanusi.
Meski perwakilan Pemkab Kampar tak satupun yang mau hadir, Sanusi mengungkapkan, pihaknya sangat optimis bahwa perjuangan ini akan berakhir gembira bagi masyarakat.
Dari pertemuan di Bogor itu, sebutnya, sudah terlihat bahwa pihak Kementerian LHK serius ingin menuntaskan persoalan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan dokumen yang menjadi landasan yang diajukan oleh masyarakat bersama KPPR Riau.
Kata Sanusi, berdasarkan hasil pertemuan di Bogor terbaru, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan datang meninjau langsung lahan 2.500 di Kota Garo dalam waktu dekat ini. Dengan begitu, tuturnya, maka akan terungkaplah siapa pihak-pihak yang menguasai lahan 2.500 hektar tersebut saat ini.
“Direktur Penanganan Konflik KLHK bersama tim akan datang ke Kampar. Mereka akan mengunjungi langsung lahan 2.500 hektar yang berada di Desa Kota Garo pada awal Juni 2024 ini,” beber Sanusi.
Masyarakat katanya, menyambut penuh gembira hasil pertemuan di Bogor tersebut. Masyarakat nantinya, akan berkumpul untuk ikut mengawal proses kunjungan ke lokasi oleh pihak Kementerian LHK tersebut.
Sanusi menambahkan, perwakilan KLHK yang memimpin pertemuan di Bogor itu adalah Direktur Penanganan Konflik Ir Muhammad Said, M.M bersama anggota lainnya. Sedangkan dari Dinas LHK Provinsi Riau diwakili oleh Agus selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum. (Pikzen)
