JAKARTA, Juangsumatera.com – Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan pihaknya terbuka dengan KPK yang sedang melakukan proses hukum. Dia mengaku telah meminta anak buahnya untuk kooperatif saat KPK melakukan penggeledahan.
“Ya makanya saya bilang tadi saya mendapatkan info dan laporan juga saya langsung kasih apa namanya instruksi untuk petugas yang ada di lapangan pada saat itu di Bali untuk bersikap kooperatif,” kata Hendarsam di Kementerian Imigrasi dan Permasyaraktan (Kemenimipas), Jakarta, Senin (22/6/2026) dikutip dari detiknews.
Hendarsam meminta jajarannya memberi akses seluas-luasnya kepada KPK agar kasus yang ditangani bisa diusut tuntas. Pihaknya telah melakukan evaluasi internal usai adanya kasus di KPK tersebut.
“Kasih akses seluas-luasnya untuk membuka kasus ini selebar-lebarnya sehingga semuanya terang benderang,” sebutnya.
Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Imigrasi Bali. Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus izin tinggal terbatas WNA yang menjerat mantan Wamen Imipas Silmy Karim.
“Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Denpasar,” ujar jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (19/6).
KPK juga telah menggeledah rumah Silmy Karim. Pada penggeledahan itu, KPK menyita total uang Rp 293,25 juta dalam berbagai pecahan mata uang.
Berikut daftar delapan orang tersangka dalam kasus ini, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK), Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG), Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS).
Tersangka berikutnya, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS), Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS), Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA), Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP) dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benar. (ial/haf/red)
