JAKARTA, Juangsumatera.com – Kelompok Hizbullah berjanji akan menggelontorkan dana bantuan hingga US$ 14.000 (Rp 250.600.000) kepada keluarga-keluarga di Lebanon yang rumahnya hancur lebur atau tidak dapat dihuni akibat perang mematikan dengan Israel.
Mengutip Arab News, Rabu (14/10/2026) dan dilansir dari CNBC Indonesia, Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Ali Daamoush pada konferensi pers hari Selasa secara terang-terangan menuduh negara Lebanon telah gagal menjalankan tugas esensialnya untuk membantu para pengungsi.
Inisiatif populis ini secara strategis bertujuan untuk memperkuat dukungan bagi basis kelompok militan yang disokong Iran tersebut, sekaligus menunjukkan pembangkangan mutlak terhadap pemerintah Lebanon dan Amerika Serikat (AS) yang selama ini berusaha keras memutus aliran dana Hizbullah.
Daamoush merinci bahwa keluarga yang kehilangan rumah di Beirut dan wilayah pinggiran selatannya masing-masing akan menerima dana kompensasi sebesar US$ 14.000 (Rp 250.600.000). Sementara itu, korban yang berada di wilayah lain di Lebanon akan mendapatkan US$ 12.000 (Rp 214.800.000).
“Setiap pembayaran kompensasi tersebut sudah mencakup dana US$ 8.000 (Rp 143.200.000) yang secara spesifik dialokasikan untuk pembelian furnitur, sementara sisanya ditujukan untuk menutupi biaya sewa tempat tinggal,” tuturnya.
Meskipun Daamoush tidak membeberkan secara pasti berapa banyak keluarga yang akan mendapat manfaat atau total angka pembayarannya, dana raksasa ini kemungkinan besar mengalir dari Iran yang telah setia memasok Hizbullah dengan senjata dan uang miliaran dolar selama puluhan tahun. Guna merealisasikan program ini, Hizbullah akan segera mendirikan pusat-pusat layanan khusus agar masyarakat terdampak dapat meninjau kasus mereka dan mengambil dana kompensasi tersebut.
Konferensi pers ini tercatat sebagai agenda resmi pertama kelompok itu yang membahas ganti rugi sejak meletusnya dua perang terbaru dengan Israel, konflik yang telah menewaskan lebih dari 8.000 orang dan menghancurkan puluhan ribu rumah di seantero Lebanon. AS sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus memperketat jerat sanksinya terhadap individu dan institusi yang diyakini digunakan Hizbullah untuk menyalurkan uang ke Lebanon. Berbagai upaya tekanan ini juga mencakup pelarangan penerbangan dari Iran ke Lebanon selama hampir dua tahun terakhir.
Klaim ganti rugi Hizbullah ini langsung mendapat sorotan tajam dari AS. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott minggu lalu menegaskan kepada media lokal This is Beirut bahwa uang yang dijanjikan Hizbullah tersebut pada dasarnya tidak ada.
“Jika uang itu berada di Iran, uang itu tidak akan dapat dikirimkan ke Hizbullah karena upaya kami untuk memutus rezim Iran dari proksi teroris mereka,” papar Pigott.
Merespons keraguan dan ancaman dari Washington tersebut, Daamoush langsung memberikan balasan yang sangat menohok.
“Kami tidak peduli dengan apa yang dikatakan pemerintah Amerika. Kami bekerja untuk melayani rakyat kami dan akan melakukan semua yang kami bisa untuk memberi mereka tempat berlindung sehingga mereka kembali ke kehidupan normal mereka.”
Jejak Perang dan Perjanjian Gagal
Perang mematikan terbaru ini dimulai ketika Hizbullah menembakkan rentetan roket ke Israel pada awal Maret lalu, tepat dua hari setelah AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran. Israel kemudian merespons dengan menggelar invasi darat secara masif dan merebut puluhan desa serta kota di sepanjang perbatasan, sebelum akhirnya gencatan senjata yang ditengahi AS berhasil mengakhiri konflik pada akhir Juni.
Menurut data Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), sekitar 1,2 juta orang terpaksa mengungsi di puncak perang. Meskipun sebagian besar telah kembali ke rumah sejak gencatan senjata diberlakukan, lebih dari 300.000 orang nyatanya masih kehilangan tempat tinggal.
Di atas kertas, sebuah perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani oleh Lebanon, Israel, dan AS di Washington pada 26 Juni lalu secara hukum mengikat Lebanon dan AS untuk mencegah dana rekonstruksi jatuh ke entitas atau individu yang berafiliasi dengan kelompok bersenjata non-negara, serta mengambil langkah hukum untuk melarang aktivitas mereka.
Berdasarkan kesepakatan itu, pasukan Israel dijadwalkan mundur secara bertahap dari Lebanon selatan dan menyerahkan kendali keamanan kepada tentara Lebanon, sementara Hizbullah harus segera dilucuti. Sayangnya, implementasi perjanjian ini mandek total di lapangan. Hizbullah dengan tegas menolak perjanjian yang dicapai setelah pembicaraan langsung yang langka di Washington dan Roma tersebut, mengingat Lebanon dan Israel secara resmi memang masih berada dalam status perang. (red)
