ACEH TAMIANG, Juangsumatera.com – Pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga korban banjir yang menempati hunian sementara (huntara), termasuk menanggapi aspirasi masyarakat agar biaya listrik digratiskan.
Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) saat meninjau huntara yang telah selesai dibangun untuk masyarakat korban banjir di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (13/10/2026) dikutip dari KOMPAS.com.
Dalam kunjungan tersebut, Mualem mendengar langsung aspirasi warga yang berharap biaya listrik selama menempati huntara tidak dibebankan kepada masyarakat terdampak bencana.
Mualem mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyediaan fasilitas huntara. Pemerintah Aceh, kata dia, akan terus berupaya memenuhi kebutuhan warga, mulai dari fasilitas sanitasi, air bersih hingga listrik. “Kita tahu saat ini memang banyak masih kurangnya, tapi InsyaAllah kita akan terus upayakan lebih sempurna, baik itu WC, air bersih hingga listrik,” kata Mualem.
Aspirasi warga soal listrik itu baru diterima Mualem saat berkunjung ke lokasi, namun sebelumnya pada 8 Oktober 2026 Mualem telah menyurati Dirut PLN untuk memperpanjang dukungan layanan listrik bagi masyarakat korban banjir yang masih menempati huntara.
Dalam surat itu, Mualem menjelaskan, berdasarkan perkembangan terakhir, dukungan layanan listrik tersebut akan berakhir pada Oktober 2026.
Sementara itu, masih terdapat masyarakat terdampak bencana yang tinggal di huntara karena pembangunan hunian tetap (huntap) belum seluruhnya selesai dan dapat ditempati.
“Dalam kondisi tersebut, keberlanjutan layanan listrik menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi menuju pemulihan,” tulis Mualem dalam suratnya.
Menurut Mualem, listrik tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga mendukung pendidikan, kesehatan, keamanan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Aceh meminta PLN melanjutkan layanan listrik di lokasi-lokasi huntara sampai masyarakat terdampak dapat menempati huntap dan kembali menjalani kehidupan serta aktivitas ekonomi secara layak dan mandiri. (red)
