JAKARTA, Juangsumatera.com — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mencabut semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat kepada jajaran kementerian/lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP (Izin Usaha Pertambangan) enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” kata Prabowo.
“Jadi ini ada sekian ratus, menteri ESDM segera evaluasi, kalau enggak jelas cabut semua itu, IUP cabut semua itu,” tegas Prabowo.
Prabowo menyebut langkah ini merupakan upaya untuk membela kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Kita udah enggak ada waktu untuk terlalu kasian, enggak ada kasian. Sekarang kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor sekian, evaluasi segara,” kata Prabowo.
Prabowo meminta Bahlil untuk segera mengevaluasi izin tambang-tambang ilegal itu dalam satu minggu. “Kita cabut semua IUP prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut. Harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” ujarnya.
Sebelumnya Prabowo telah mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pada Selasa 20 Januari lalu.
Prasetyo mengatakan, Prabowo menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. (red)
