JAKARTA, Juangsumatera.com – Pemerintah Bangladesh akan membentuk dewan pengupahan pada Minggu (1/11/2026) untuk meninjau kembali gaji pekerja industri garmen. Langkah ini diambil setelah gelombang demonstrasi buruh menyebabkan puluhan pabrik menghentikan operasional dan berujung bentrokan dengan aparat kepolisian.
Dilansir Reuters, para pekerja menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar US$245. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat upah minimum saat ini yang sebesar 12.500 taka. Buruh menilai kenaikan harga kebutuhan pokok, tempat tinggal, transportasi, hingga layanan kesehatan telah menggerus daya beli mereka secara signifikan.
Perselisihan upah ini memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan industri andalan Bangladesh tersebut. Sektor garmen mempekerjakan sekitar 4 juta orang, menyumbang lebih dari 80% pendapatan ekspor negara itu, serta menjadi pemasok pakaian bagi sejumlah merek fesyen ternama di negara-negara Barat.
Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Bangladesh Ariful Haque Chowdhury mengatakan pemerintah akan meresmikan pembentukan dewan pengupahan setelah berdiskusi dengan perwakilan serikat pekerja dan pelaku industri. Pembahasan tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan yang semakin meningkat, dilansir dari CNBC Indonesia.
Aksi demonstrasi pada Sabtu menyebabkan sekitar 30 pabrik garmen di Ashulia, salah satu pusat manufaktur utama di pinggiran Dhaka, meliburkan kegiatan operasional. Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Industri Ashulia Mohammad Mominul Islam Bhuiyan.
Di ibu kota, ratusan pekerja juga memblokir sebuah persimpangan utama. Sementara itu, demonstrasi di sejumlah kawasan industri lainnya mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas pabrik.
Situasi makin memanas setelah terjadi bentrokan antara buruh dan polisi di Ashulia. Sejumlah orang, termasuk petugas kepolisian, dilaporkan terluka. Aparat menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan massa.
Chowdhury meminta para pekerja kembali beraktivitas. Menurut dia, keputusan pemerintah untuk meninjau struktur pengupahan telah menjawab tuntutan utama para buruh.
Ia juga mengingatkan bahwa penutupan pabrik berkepanjangan dan terganggunya proses produksi dapat menghambat pengiriman barang ekspor. Kondisi itu berisiko menunda pembayaran dari pembeli internasional dan menambah beban bagi perusahaan maupun pekerja.
Industri pakaian jadi Bangladesh merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah China. Sektor ini berkontribusi sekitar 10% terhadap produk domestik bruto (PDB) sekaligus menjadi salah satu penopang utama perekonomian negara tersebut.
Meski demikian, para produsen menyebut industri garmen tengah menghadapi tekanan yang semakin besar. Tantangannya meliputi kenaikan biaya produksi, gangguan pasokan gas dan listrik yang terjadi secara berkala, serta ketidakpastian pasar energi akibat ketegangan di Timur Tengah. (red)
