PHNOM PENH, Juangsumatera.com – Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet mengatakan, keberadaan pusat sindikat scam merusak perekonomian dan merusak citra negaranya.
Hun Manet secara tegas menepis tudingan yang menyebut pemerintahannya terlibat dalam jaringan kriminal tersebut. “Inilah alasan kita perlu membersihkan ini (scam),” ujarnya dalam sebuah wawancara, dikutip dari AFP, Kamis (26/2/2026) dan dilansir dari KOMPAS.com.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja telah muncul sebagai pusat industri penipuan bernilai miliaran dollar AS. Jaringan ini kerap menjerat korban dari seluruh dunia melalui modus hubungan romantis palsu (love scam) hingga investasi kripto bodong.
Dia mengakui bahwa aktivitas ilegal ini secara tidak langsung sempat menggerakkan beberapa sektor bisnis dan membuka lapangan kerja. Namun, ia membantah keras anggapan bahwa negara mendulang keuntungan dari sana.
“Pusat penipuan itu mungkin menghasilkan beberapa dampak langsung pada real estate, pada beberapa investasi, pembangunan, pembelian,” kata Hun Met.
Menurut para ahli, Kamboja diperkirakan menampung puluhan pusat penipuan yang dioperasikan oleh sekitar 100.000 orang.
Laporan United States Institute of Peace tahun 2024 bahkan menaksir keuntungan dari scam siber di negara itu mencapai 12,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 209 triliun) per tahun, setara dengan setengah PDB formal Kamboja.
“Banyak orang mengatakan bahwa PDB Kamboja bergantung pada penipuan. Tidak. Kami bergantung pada ekonomi murni seperti pariwisata, manufaktur, dan lainnya,” jelas dia.
Tahun lalu, tekanan dari Beijing memicu serangkaian operasi besar-besaran yang membebaskan ribuan pekerja paksa di pusat-pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja. Puncaknya terjadi pada Januari lalu dengan penangkapan Chen Zhi, taipan kelahiran China yang telah menjadi warga negara Kamboja.
Chen Zhi, yang didakwa otoritas AS pada Oktober lalu, diketahui sempat menjabat sebagai penasihat bagi Hun Manet dan ayahnya, Hun Sen. “Kami tidak tahu bahwa dialah dalangnya,” tegasnya.
Menurutnya, pemeriksaan latar belakang tidak menimbulkan kecurigaan. Ia mencatat, konglomerasi Prince Group milik Chen tak hanya di Kamboja, tetapi juga di banyak negara, termasuk Inggris.
Sebelum tuduhan terhadapnya diajukan, Hun Met menganggap Chen Zhi hanyalah seorang pengusaha yang berkontribusi pada perekonomian.
“Apa pun aktivitasnya, kami tidak tahu. Pihak berwenang mengambil tindakan ketika mereka mengetahui dugaan pelanggaran tersebut,” kata dia.
Hun Manet menuturkan, Chen Zhi diekstradisi ke China, karena kewarganegaraannya. Menurutnya, pemerintah juga langsung mencabut kewarganegaraan Chen setelah terungkap adanya penggunaan dokumen palsu.
“Hal itu membuatnya hanya memiliki kewarganegaraan China yang memaksa pihak berwenang Kamboja untuk mengekstradisinya ke negara asalnya,” tambahnya. (red)
