MEDAN, Juangsumatera.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun tangan merespons usul pemakzulan sejumlah fraksi DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Tito akhirnya menurunkan tim.
Tito mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan tim ke Tapanuli Tengah untuk memediasi kedua pihak.
“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana,” kata Tito usai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Rabu malam (9/9/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Tito tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana proses dan hasil dari mediasi antara DPRD Tapteng dan Bupati Masinton. “Iya untuk mediasi,” sebutnya.
Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta konflik antara Bupati Masinton dan pimpinan DPRD Tapteng segera diselesaikan. Perseteruan tersebut jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan sehingga berdampak langsung kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai karena yang kasihan masyarakat,” kata Bobby,Rabu malam.
Ia mengingatkan, Tapanuli Tengah salah satu wilayah di Sumatera Utara yang cukup parah terdampak bencana banjir dan longsor pada 2025 lalu. Hingga kini, menurut Bobby, penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di daerah tersebut masih berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya.
“Apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.
Wacana pemakzulan Bupati Masinton disuarakan lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Lima partai tersebut sebelumnya menggelar pertemuan pada Jumat (4/9).
Dalam pertemuan itu, mereka membahas sejumlah persoalan yang dinilai mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Politikus Gerindra, Hazmi Arif Simatupang, selaku juru bicara pertemuan lima pimpinan partai menilai roda pemerintahan di Tapteng tidak berjalan optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.
“Ini disebabkan banyaknya penyelewengan anggaran. Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi, Sabtu (5/9).
Hazmi menyebut kelima partai menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk. Bahkan penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan,” kata Hazmi.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dipanggil serta diingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi tersebut. ((red)
