JAKARTA, Juangsumatera.com — Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas warga lebih memilih Presiden RI bekerja memenuhi janji kampanye ketimbang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan MPR.
Hasil survei ini muncul beriringan dengan mencuatnya wacana PPHN (dulu GBHN) ditetapkan oleh MPR beberapa waktu lalu.
63.3% lebih setuju dengan pendapat presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya pada masa kampanye pilpres dan harus bertanggung jawab kepada rakyat,” mengutip paparan hasil survei, Minggu (12/4/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Hasil survei menunjukkan hanya 28.7 persen responden yang menyatakan presiden sebaiknya bekerja menurut GBHN atau PPHN yang ditetapkan MPR.
Sementara itu terdapat 8 persen responden yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab. Survei ini melibatkan 2.020 responden yang dilakukan pada 4-12 Maret dengan tingkat margin of error lebih kurang 2,2 persen.
Wacana penghidupan PPHN belakangan sempat kembali mengemuka. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut usulan konsep PPHN telah diterima dan disepakati seluruh fraksi di MPR.
Ia menyebut pembahasan PPHN telah selesai sejak Agustus 2025. Muzani bilang proses selanjutnya akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Itu sudah diputuskan diterima oleh semua fraksi yang ada di MPR sebagai sebuah konsep PPHN. Konsep PPHN itu sudah kita terima dan sekarang sedang di tangan kami, kami sedang akan komunikasikan dengan Presiden untuk didiskusikan bersama,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Kamis (22/1).
Muzani menjelaskan, sejauh ini ada beberapa opsi produk hukum untuk mengimplementasikan PPHN, di antaranya lewat undang-undang, TAP MPR, hingga amendemen UUD NRI 1945.
Namun, opsi kedua lewat TAP MPR tak lagi bisa dilakukan mengingat MPR tak bisa lagi mengeluarkan TAP, sehingga menurutnya, opsi itu akan dibahas bersama Presiden.
“Makanya itu sedang-sedang makanya kita perlu diskusi dengan Presiden. Hasil diskusi dengan Presiden inilah yang nanti akan menjadi rumusan nanti apa kira-kira seperti itu,” ujar dia. (mnf/wis/red)
