JAKARTA, Juangsumatera.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan alasan penyidik memeriksa anak buah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di kasus korupsi transfer pricing oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan hingga Rabu (19/8) kemarin, penyidik telah memeriksa total 9 orang saksi selaku pegawai dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
“Jadi sudah ada kurang lebih sembilan saksi. Terkait dengan transfer pricing ini karena PT TPL ini kan produknya pulp atau bubur kertas,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (20/8/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Ia menjelaskan saksi yang diperiksa merupakan pegawai tingkat eselon tiga ke bawah dan dari direktorat yang berkaitan dengan kegiatan PT Toba Pulp Lestari di kawasan hutan.
Anang mengatakan lewat pemeriksaan itu penyidik mendalami asal usul kayu yang digunakan PT TPL untuk diolah menjadi bubur kertas.
Hal ini, kata dia, untuk memastikan apakah kayu-kayu dari kawasan hutan itu memang memiliki izin pengolahan menjadi bubur kertas atau tidak.
“Ketika bicara kayu kan bahan bakunya dari mana? Dari hutan, maka dalam hal ini penyidik memastikan apakah perolehan kayu-kayu yang menjadi itu berasal ada izinnya enggak atau ilegal. Apabila ijzn ada berarti ada pajaknya. Kalau ilegal berarti tindak pidana,” ujarnya.
Kejagung telah menetapkan dua orang pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu sebagai tersangka kasus korupsi transfer pricing oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) dalam periode 2008 hingga 2025.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar mengatakan dari hasil pemeriksaan Toba Pulp Lestari melakukan ekspor dengan cara under invoicing yakni dengan melaporkan sebagai produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP.
Untuk memuluskan aksinya, kata dia, Toba Pulp meminta bantuan tersangka BP dan SR pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu yang bertugas menjadi supervisor dalam pemeriksaan pajak Toba Pulp Lestari.
Ia menjelaskan keduanya mengabaikan tugas pengawasan serta untuk menelaah KKP dan LHP. Sehingga tidak didasarkan pada audit program melainkan dari laporan yang disusun oleh para tersangka. “Atas perbuatan tersebut, para tersangka telah menerima sejumlah uang dari PT TPL,” tuturnya.
Akibat perbuatannya, Saiful menyebut negara mengalami kerugian keuangan negara berupa penurunan pendapatan yang tidak sebagaimana mestinya hingga mencapai Rp2 Triliun. (tfq/fra/red)
