JAKARTA, Juangsumatera.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap modus operandi lima tahapan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dkk. Suyudi mengungkap modus operandi tahapan tersebut dari mulai perintah penyadapan hingga perintah penghapusan data.
Hal itu disampaikan Kapolri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara III DPR, Kamis (12/11/2026) dikutip dari detiknews.
Suyudi juga mengatakan, awalnya kasus ini terungkap setelah dilaporkan oleh pelapor ke SPKT Bareskrim Polri. Kemudian kasus itu ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data,” kata Suyudi.
Suyudi menjelaskan awal mula perintah penyadapan itu berasal dari Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi, kemudian perintah penyadapan tersebut diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.
“Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EA dan AS,” kata Suyudi.
Kemudian, pada Oktober 2026, Jenderal Suyudi mengatakan AS diduga memerintahkan pembubaran grup WA. Jenderal Suyudi mengatakan grup WA itu dipakai untuk menyampaikan perintah penyadapan.
“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX,” jelasnya.
Kapolri mengatakan perintah pembubaran grup WA dan penghapusan data tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan. Kemudian, pada 30 Oktober 2026, peristiwa itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” paparnya.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghapusan data elektronik,” imbuh dia.
Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain, jurnalis hingga pengusaha. Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. (amw/wnv/red)
