CILEGON, Juangsumatera.com — PDI Perjuangan (PDIP) melepas keberangkatan Kapal Laksamana Malahayati menuju wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk membantu penanganan bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 7,7.
Kapal tersebut membawa armada medis dan bantuan logistik yang nantinya akan bergabung dengan tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) serta relawan kesehatan yang telah lebih dahulu berada di lokasi bencana.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pengiriman kapal tersebut merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya,” kata Hasto di Cilegon, Kamis (20/8/2026) dikutip dari detikcom.
Selain armada kapal dan tenaga medis, bantuan yang dikirim meliputi obat-obatan, perlengkapan pengungsian seperti tenda, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.
Hasto mengatakan kebutuhan perempuan hamil, ibu-ibu, balita, dan kelompok rentan lainnya kerap luput dalam penanganan bencana. Karena itu, kebutuhan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam daftar bantuan yang disiapkan PDIP.
“Ada beberapa bahan-bahan obat-obatan dan sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kebutuhan ibu-ibu dan anak-anak balita. Karena dalam mitigasi bencana, daftar yang dibuat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sering kali bantuan terhadap ibu-ibu, perempuan hamil, anak-anak balita, dan kebutuhan khusus perempuan ini sering kali terlewatkan,” ujarnya.
PDIP menegaskan bantuan kemanusiaan tersebut diberikan dengan semangat gotong royong tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun status sosial para korban bencana.
“Kapal Laksamana Malahayati ini akan melengkapi seluruh tim Baguna dan relawan kesehatan dan membantu rakyat tanpa membeda-bedakan apa pilihan politiknya, suku, agama, dan status sosial,” tegas Hasto.
Di sisi lain, Hasto turut menanggapi sorotan publik mengenai langkah pemerintah membuka posko donasi masyarakat di tengah bencana. Menurutnya, negara seharusnya berada di garis terdepan dalam penanganan bencana, termasuk dengan memastikan alokasi anggaran yang memadai dalam APBN.
Hasto menilai hal tersebut penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan Ring of Fire dan memiliki potensi bencana yang tinggi.
“Seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire,” katanya.
Menurut Hasto, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada respons darurat setelah bencana terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya mitigasi melalui kebijakan tata ruang serta antisipasi terhadap berbagai ancaman bencana akibat cuaca ekstrem, termasuk fenomena Super El Nino.
“Maka negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi. Dan untuk itu, dari sistem tata ruangnya, dari alokasi dana bantuan sosial dalam APBN, seharusnya lebih diprioritaskan,” tuturnya.
