JAKARTA, Juangsumatera.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Charles menilai pengadaan tersebut bermasalah jika benar sebelumnya sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” kata Charles kepada wartawan, Rabu (8/4/2026) dikutip dari detiknews.
Charles menilai pengadaan motor listrik itu berpotensi menjadi pemborosan, terlebih di tengah kondisi fiskal negara yang disebut sedang tertekan. Ia mengingatkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dijadikan ajang bagi-bagi proyek.
“Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” ujarnya.
Ia meminta BGN fokus pada tujuan utama program, yakni perbaikan gizi anak. Menurutnya, pengadaan motor listrik harus memiliki dasar penganggaran dan urgensi yang jelas.
“Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan,” tuturnya.
Charles mengatakan Komisi IX DPR RI akan memanggil BGN untuk meminta penjelasan resmi terkait pengadaan tersebut. Ia menegaskan penggunaan anggaran negara harus disertai akuntabilitas.
“Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” pungkasnya.(red)
