JAKARTA, Juangsumatera.com – KPK mengungkapkan ada 20-an forwarder yang sudah diperiksa oleh KPK sejauh ini dalam perkara korupsi importasi pada Ditjen Bea Cukai. Forwarder yang diperiksa ini baik dari pelabuhan laut maupun jalur udara.
“Beberapa petinggi dari forwarder lain itu sudah kita minta keterangan. Mungkin juga rekan-rekan sudah doorstop, ataupun sudah ketemu di sini pada saat yang bersangkutan itu dijadikan atau dipanggil sebagai saksi,” jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026) dikutip dari detiknews.
“Jadi sedang kita dalami, jadi masing-masing ada sekitar 20-an lebih lah ya forwarder itu di seluruh Indonesia,di setiap pelabuhan, ada pelabuhan laut, pelabuhan udara dan seperti itu. Nah itu juga sedang kita minta keterangan,” sambungnya.
Asep juga memastikan, bahwa ketidaksesuaian terkait importasi ini pun terjadi tidak hanya di wilayah Jakarta. Sebabnya, penyidik turut memanggil dan memeriksa saksi baik dari swasta maupun pihak Bea Cukai dari sejumlah wilayah lain di luar Jakarta.
“Nggak, nggak (cuma di Jakarta). Kan ada yang ke teman-teman, ada yang ke Surabaya, ke Semarang, kalau tidak salah ya, beberapa waktu yang lalu,” terang Asep.
“Ada juga, ini kan dikaitkan juga dengan Cukainya gitu ya. Ada yang kita pergi ke Semarang, memanggil, ada yang dari Madura dan lain-lain yang sebenarnya saksi,” imbuhnya.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa seorang pengusaha importir dalam perkara dugaan suap kepada pejabat di Ditjen Bea Cukai. Pemeriksaan dilakukan terkait dengan pemberian fasilitas yang diberikan kepada pejabat Ditjen Bea Cukai yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Pemeriksaan hari ini penyidik mendalami kepada salah satu saksi dari pihak pengusaha importir (Ign Denny Narendra), berkaitan dengan pemberian fasilitas kendaraan kepada pihak-pihak di Ditjen Bea dan Cukai,” tutur Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/5).
“Jadi kendaraan yang disiapkan dan disediakan oleh pihak pengusaha ini digunakan untuk operasional pihak-pihak tersangka ya, yang sudah ditetapkan oleh KPK. Ini untuk operasional kepabeanan atau untuk urusan-urusan lainnya,” lanjutnya.
Budi menyebutkan, pemberian fasilitas ini masih akan terus didalami oleh penyidik terkait penerapan Pasal 12B UU Tipikor yakni mengenai gratifikasi ke pejabat negara. Namun, Budi menjelaskan fasilitas ini berbeda dari penyitaan yang sudah dilakukan sebelumnya dalam perkara ini.
“Nah, ini beda hal ya dengan kendaraan yang waktu itu kita sita pada saat melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Bea dan Cukai,” jelas Budi.
Di sisi lain, Budi menerangkan penyidik masih terus mendalami adanya pihak importir lain selain PT BlueRay Cargo yang terseret dalam pusaran praktik korupsi ini.
“Ya tentunya kita akan melihat ya, kita akan mendalami lagi adanya dugaan praktik-praktik serupa. Apakah ini juga dilakukan oleh para pengusaha lain untuk melakukan proses pemasukan barang importasi barang ini ya. Setting lajur merah, lajur hijau, apakah ini juga tidak hanya dilakukan oleh PT BR atau seperti apa. Nah, di sini kita akan masuk ke situ,” kata dia.
Adapun tiga pegawai Bea Cukai Semarang yang diperiksa hari ini atas nama Khanan, Budi Winanto, serta Sutopo. Selain tiga orang dari pihak Bea Cukai, KPK memanggil tiga saksi lainnya dari pihak swasta, yakni Ign Denny Narendra, Danang, dan Aditya Rahman Rony Putra.
Dalam kasus ini, KPK juga telah memeriksa pengusaha asal Semarang, Jawa Tengah, Heri Setiyono alias Heri ‘Black’, yang rumahnya di Semarang turut digeledah. KPK mencecar Heri terkait hasil penggeledahan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas. (kuf/dek/red)
