JAKARTA, Juangsumatera.com – Upaya sejumlah negara Eropa untuk menekan Israel melalui jalur diplomasi ekonomi kembali menemui jalan buntu. Dalam pertemuan penting para menteri luar negeri Uni Eropa, dorongan untuk membekukan hubungan resmi dengan Israel gagal mendapatkan dukungan yang cukup.
Sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol dan Irlandia, mendorong penangguhan perjanjian yang mengatur hubungan antara Uni Eropa dan Israel. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena kurangnya dukungan dari negara anggota lainnya.
Desakan itu disampaikan dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg. Sejumlah menteri menyerukan penghentian, baik sebagian maupun keseluruhan, terhadap perjanjian asosiasi yang telah berlaku sejak tahun 2000.
Mereka mengangkat berbagai kekhawatiran, mulai dari pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat, kondisi kemanusiaan di Gaza, hingga undang-undang baru terkait hukuman mati.
“Hari ini, kredibilitas Eropa sedang dipertaruhkan,” ujar Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares, Selasa (21/4/2026) waktu setempat, dilansir Reuters dan dikutip dari CNBC Indonesia.
Meski demikian, perbedaan pandangan antar negara anggota membuat langkah konkret sulit dicapai. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengakui bahwa tidak ada dukungan yang cukup untuk melanjutkan rencana tersebut, meski diskusi akan terus berlanjut.
“Saya tidak melihat adanya perubahan posisi di dalam ruangan terkait penangguhan,” kata Kallas dalam konferensi pers setelah pertemuan.
Ia menambahkan, bahwa ide-ide yang muncul dalam diskusi akan dibawa ke Komisioner Perdagangan Uni Eropa untuk ditindaklanjuti.
Sebelumnya, pada September lalu, Komisi Eropa sempat mengusulkan penangguhan sebagian ketentuan perdagangan dalam perjanjian tersebut, yang mencakup sekitar 5,8 miliar euro ekspor Israel. Namun, Israel menolak usulan itu dan menyebutnya sebagai sesuatu yang menyimpang secara moral dan politik.
Untuk menangguhkan aspek perdagangan, diperlukan dukungan mayoritas berkualifikasi, yakni 15 dari 27 negara anggota yang mewakili 65% populasi Uni Eropa. Sementara itu, penangguhan penuh perjanjian hanya bisa dilakukan jika seluruh anggota menyepakatinya secara bulat.
Sejumlah negara besar seperti Jerman dan Italia memilih mempertahankan posisi mereka. Berlin menegaskan bahwa pendekatan dialog tetap menjadi jalan utama.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan, negaranya tetap berkomitmen mendorong solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. “Namun hal ini harus dilakukan melalui dialog yang kritis dan konstruktif dengan Israel,” ujarnya.
Di sisi lain, beberapa negara seperti Belgia ikut mendorong perubahan kebijakan Uni Eropa, meski menyadari hambatan politik yang ada.
Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengatakan negaranya memahami bahwa penangguhan penuh kemungkinan sulit tercapai. “Menyadari bahwa penangguhan penuh kemungkinan tidak akan tercapai mengingat posisi berbagai negara Eropa,” katanya.
Uni Eropa sendiri merupakan mitra dagang terbesar Israel. Nilai perdagangan barang antara keduanya mencapai 42,6 miliar euro pada 2024, menurut data Uni Eropa.
Selain wacana penangguhan perjanjian, Uni Eropa juga tengah mempertimbangkan sanksi terhadap pemukim Israel yang terlibat kekerasan serta sejumlah menteri Israel yang dianggap berpandangan ekstrem. Namun, langkah ini juga memerlukan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.
Para diplomat berharap sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan dapat segera disetujui setelah pemerintahan baru di Hungaria terbentuk pada Mei mendatang. Israel sendiri menyebut aksi kekerasan oleh pemukim sebagai ulah “minoritas pinggiran”.
Sementara itu, Swedia dan Prancis sebelumnya mengedarkan dokumen yang menyerukan langkah lebih tegas dari Uni Eropa untuk membatasi keterlibatan ekonomi dengan permukiman ilegal.
Permukiman Israel di Tepi Barat dinilai ilegal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar komunitas internasional. Namun, Israel menolak interpretasi tersebut. Di sisi lain, Palestina berharap wilayah Tepi Barat dapat menjadi bagian dari negara mereka di masa depan. (luc/red)
