JAKARTA, Juangsumatera.com — Masyarakat Swiss hari ini, Minggu (14/6/2026) akan memulai referendum untuk memilih apakah mereka setuju bahwa populasi maksimal untuk negara tersebut adalah 10 juta jiwa.
Referendum pembatasan populasi negara tersebut disamakan dengan momen Brexit di Inggris lantaran dapat memiliki konsekuensi luas bagi perekonomian, imigrasi, dan hubungan Swiss dengan Uni Eropa.
Partai Rakyat Swiss (SVP) yang merupakan sayap kanan mengusulkan perubahan konstitusional yang mewajibkan populasi tidak boleh melebihi 10 juta jiwa pada 2050. Proyeksi resmi menunjukkan bahwa angka itu bisa terjadi pada awal 2040-an, dikutip dari CNN Indonesia.
Usulan tersebut diajukan karena didorong kekhawatiran tentang imigrasi, tekanan pada layanan publik dan perumahan.
Reuters menyebut rencana dan skema aturan pembatasan populasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun upaya ini beriringan dengan perkembangan politik sayap kanan di Eropa.
Kelompok sayap kanan di Eropa berupaya menetapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap imigrasi, yang dipicu oleh ketidakpuasan tentang biaya hidup, pertumbuhan ekonomi yang lemah, dan kejahatan.
“Jika melebihi 10 juta, akan terjadi krisis, dan imigrasi harus dibatasi,” kata Helen Gulea, seorang penjahit asal Kenya yang berusia 58 tahun dan pekerja kios paruh waktu di Zurich. Ia memberikan suara melalui pos untuk pembatasan tersebut.
Hasil pemungutan suara diperkirakan akan mulai masuk pada Minggu (14/6) tengah hari waktu setempat atau sekitar pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.
Jika pengajuan tersebut disetujui referendum, hal itu bisa jadi membuat Swiss membatalkan perjanjian pergerakan bebas tenaga kerja dengan Uni Eropa. Selama ini Uni Eropa memasok sebagian besar tenaga kerja ke negara itu.
Reuters menyebut populasi Swiss saat ini didominasi oleh kelompok masyarakat tua yang sudah melebihi 9 juta jiwa dan jajak pendapat menunjukkan opini publik cenderung seimbang.
Survey terakhir menunjukkan opini publik cenderung menentang pengajuan pembatasan tersebut. Padahal sebelumnya survey menunjukkan pengajuan itu didukung oleh warga.
Patrick Leisibach, seorang ahli migrasi di lembaga think-tank Avenir Suisse, mengatakan kekhawatiran kini meluas bahwa kepadatan penduduk yang berlebihan telah membebani infrastruktur publik hingga batasnya.
“Ada suara anti-imigrasi tradisional di sayap kanan, tetapi akhir-akhir ini bahkan banyak di sayap kiri pun merasakan tekanan,” katanya.
Para pemilih di Swiss sering menolak langkah-langkah yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi jangka panjang, tetapi kecenderungan itu kurang dapat diprediksi.
Pada 2014, para pemilih menentang ekspektasi dengan meloloskan proposal yang didukung SVP untuk membatasi imigrasi Uni Eropa dengan selisih suara yang tipis. Namun, dampaknya kemudian berkurang dalam proses legislatif.
Namun beberapa tokoh SVP mengatakan proposal ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan kebebasan bergerak masyarakat, tetapi berfungsi sebagai peringatan.
“Saya tidak ingin kebebasan bergerak diakhiri,” kata Heinz Taennler, seorang politisi SVP dan direktur keuangan kanton Zug. “Satu juta orang lagi masih dapat berimigrasi ke Swiss, tetapi pemerintah perlu mengambil tindakan.” (reuters/end)
