JAKARTA, Juangsumatera.com – Sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara digeledah Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (28/9/2026).
Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. Dari informasi yang berhasil dihimpun, tim KPK menemukan sebuah brankas di dalam ruang kerja bupati.
KPK sampai mendatangkan teknisi untuk membuka brankas tersebut. Di dalam brankas hanya ditemukan beberapa lembar dokumen yang diduga berkaitan dengan agenda kedinasan bupati.
Meski demikian, hingga penggeledahan berlangsung, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai isi brankas maupun barang atau dokumen yang ditemukan penyidik.
Usai menggeledah ruang kerja Bupati, tim KPK berpindah ke beberapa kantor dinas yang sebelumnya telah disegel beberapa waktu lalu.
Ada lima kantor dinas yang disegel KPK, yakni Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, dikutip dari KOMPAS.com.
Sementara itu Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi lewat pesan Whatsapp, belum memberikan respon.
Diketahui, Sirajudin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (21/9/2026).
Sementara itu, kasus yang menjerat Bupati Bolmut Sirajudin Lasena berkaitan dengan dugaan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, Sirajudin diduga melakukan plotting pemenang proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut.
“SJL selaku Bupati Bolmut periode 2025-2030, mematok tarif fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang diadakan di lingkungan Kabupaten Bolmut, dan menentukan fee proyek sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolmut, serta 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) PBJ,” kata Taufik.
Taufik mengatakan, Sirajudin diduga telah melakukan plotting pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Bolmut sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
Caranya, Sirajudin memerintahkan Kepala Dinas PUPR Bolmut menuliskan nama vendor yang akan mengerjakan proyek-proyek di dinas tersebut.
Setelah itu, kata Taufik, Pokja berkoordinasi dengan salah satu pihak swasta untuk mempersiapkan administrasi dalam proses PBJ agar lolos dan terpilih sebagai pemenang.
“Atas permintaan SJL tersebut, maka pihak swasta dimaksud kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 130 juta atau sebagian fee 10 persen, untuk salah satu paket proyek berupa pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut bernilai Rp 1,9 miliar,” terang nya. (red)
