KAMPAR, Juangsumatera.com – Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen. Hal itu disampaikan Bupati Kampar, H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual di Ruang Media Center, Gedung Asisten II Setda Kampar, Senin (18/5).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia. Di Kabupaten Kampar, kegiatan ini dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (POM) serta sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam memantau harga komoditas pokok guna menekan laju inflasi nasional. Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Ahmad Yuzar menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.
“Saya minta seluruh OPD teknis dan TPID tidak lengah. Lakukan pemantauan harga pasar secara berkala, khususnya terhadap komoditas yang berpotensi memicu inflasi,” tegasnya.
Selain pengendalian harga, Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi dan akuntabilitas penyerapan DAK Non-Fisik Pengawasan POM. Ia menekankan agar program tersebut direalisasikan tepat sasaran demi menjamin keamanan dan kesehatan pangan masyarakat.
Tak hanya itu, Pemkab Kampar juga mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM lokal. “Berikan kemudahan akses sertifikasi halal bagi UMKM kita agar produk mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi dan memberikan kepastian bagi konsumen,” tambahnya.
Upaya penguatan pengawasan obat dan makanan ini sejalan dengan capaian Pemkab Kampar yang sebelumnya meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan DAK Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) POM dari Balai Besar POM.
Melalui integrasi pengendalian inflasi, pengawasan pangan, dan percepatan sertifikasi halal, Pemkab Kampar optimistis mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas produk lokal, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Turut mendampingi Bupati dalam rakor tersebut Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Muhammad, M.Si., Kepala BPS Kabupaten Kampar Ir. Rozalinda, M.E., serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Kampar.(Prot/ry)
