JAKARTA, Juangsumatera.com – Gejolak politik mengguncang Malaysia setelah Menteri Transportasi Anthony Loke mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bentuk protes atas keputusan pemberian pengampunan bersyarat kepada mantan Perdana Menteri Najib Razak yang tengah menjalani hukuman penjara terkait skandal 1MDB.
Mengutip Channel News Asia (CNA), pada Sabtu (19/9/2026), Loke yang juga menjabat sebagai Ketua Democratic Action Party (DAP) menyampaikan keputusan tersebut setelah rapat darurat Komite Eksekutif Pusat partainya yang berlangsung selama sekitar tiga jam.
Meski mundur dari kabinet, Loke menegaskan para menteri lain dari DAP akan tetap bertahan dalam pemerintahan demi menjaga stabilitas politik dan kelangsungan pemerintahan persatuan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
“Sebagai sebuah partai kami memiliki pendirian. Kami merasa keputusan ini sulit diterima oleh DAP dan banyak rakyat Malaysia. Karena itu kami berdiskusi selama tiga jam dan berdebat sebelum mencapai keputusan,” kata Loke, dikutip Minggu (20/9/2026) dan dilansir dari CNBC Indonesia.
Ia menegaskan DAP tetap menghormati kewenangan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, yang memiliki hak konstitusional untuk memberikan pengampunan.
Loke mengatakan partainya menyadari adanya kelompok-kelompok politik yang berharap DAP keluar dari pemerintahan. Menurutnya, jika seluruh menteri DAP mengundurkan diri, hal itu justru dapat memicu ketidakstabilan politik hingga berpotensi menyebabkan pembubaran parlemen.
“Itu yang diinginkan lawan-lawan kami. Kami tidak ingin memberi mereka peluru untuk melakukan apa yang mereka inginkan,” ujarnya.
Karena itu, DAP memilih mengambil posisi kompromi dengan hanya melepas jabatan Menteri Transportasi yang dipegang Loke, sembari tetap mempertahankan keterlibatan partai dalam kabinet.
Loke mengatakan dirinya akan segera menyerahkan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Ia juga menepis kekhawatiran bahwa pengunduran dirinya akan mengganggu berbagai proyek maupun kebijakan di Kementerian Transportasi Malaysia. “Menteri datang dan pergi. Kementerian akan tetap berfungsi seperti biasa,” kata Loke.
Menurutnya, seluruh proyek dan kebijakan yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan oleh kementerian meskipun terjadi pergantian pimpinan.
Keputusan DAP itu muncul sehari setelah Dewan Pengampunan Wilayah Persekutuan yang dipimpin Raja Malaysia memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib Razak.
Berdasarkan keputusan tersebut, Najib diperbolehkan menjalani sisa masa hukumannya melalui tahanan rumah dengan syarat membayar denda sebesar RM50 juta atau sekitar US$12,26 juta.
Najib sebelumnya dipenjara atas keterlibatannya dalam skandal 1MDB, kasus korupsi yang disebut sebagai salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Malaysia.
Loke kembali menegaskan bahwa DAP selama ini berada di garis depan dalam perjuangan melawan korupsi dan apa yang disebutnya sebagai praktik kleptokrasi yang membayangi Malaysia selama lebih dari satu dekade. “Ini adalah krisis besar yang secara konsisten diperangi oleh DAP,” tegasnya.
Dalam pernyataan resmi sehari sebelumnya, DAP juga menyatakan akan terus mempertahankan supremasi hukum serta melanjutkan perjuangan melawan korupsi.
Di sisi lain, keputusan pengampunan tersebut mendapat dukungan dari sebagian kalangan politik Malaysia.
Partai United Malays National Organisation (UMNO), tempat Najib bernaung, meluncurkan dana solidaritas untuk membantu pembayaran dendanya.
Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki mengatakan dana tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari RM634.000 hanya dalam tiga jam pertama setelah dibuka. Banyak pendukung yang memberikan sumbangan mulai dari RM10 hingga RM50.
Sejumlah analis yang diwawancarai CNA menilai keputusan pengampunan Najib membawa Malaysia memasuki wilayah hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menjadi preseden bagi narapidana lain yang ingin mengajukan perlakuan serupa di masa mendatang. (red)
