JAKARTA, Juangsumatera.com – KPK melanjutkan pemeriksaan terkait kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menag RI Yaqut Cholil Qoumas (YCQ). Hari ini KPK memanggil dua orang bos travel untuk diperiksa.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dua bos travel yang hari ini dipanggil untuk diperiksa adalah H Asep Abdul Aziz Mz selaku Direktur Utama PT Amanah Mulia Wisata serta Mumud Najmudin Karna selaku Manager Haji dan Umrah PT Intan Kencana Travelindo.
“Saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024,” kata Budi kepada wartawan, Senin (27/4/2026) dikutip dari detiknews.
Diterangkan lebih lanjut oleh Budi, pemanggilan pemeriksaan keduanya dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Budi belum menjelaskan hal yang akan didalami kepada keduanya. “Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, KPK melakukan pemeriksaan secara maraton kepada sejumlah bos biro travel haji dan umrah terkait kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ).
Tim penyidik KPK menelusuri keuntungan yang diperoleh biro travel dari penjualan kuota haji khusus yang seharusnya menjadi kuota haji reguler.
Hal ini diungkap Budi setelah KPK memeriksa Ustaz Khalid Basalamah sebagai salah satu pemilik biro travel haji dan umrah di hari Kamis (23/4). Penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan empat orang bos travel pada Jumat (24/4).
Adapun empat orang bos travel yang kemarin diperiksa KPK adalah, Syarif Thalib, Direktur Operasional PT Marco Tour & Travel. Asep Inwanudin, Direktur PT Medina Mitra Wisata. Ibnu Mas’ud, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata
dan Mahmud Muchtar Syarif, Direktur Utama PT Almuchtar Tour and Travel.
Budi mengatakan, dari empat orang yang dipanggil tersebut, hanya Syarif Thalib yang hadir memenuhi pemeriksaan. Penyidik lantas mendalami terkait keuntungan ilegal yang diperoleh biro travel dari praktik jual beli kuota haji.
“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait penjualan atau pengisian kuota, termasuk soal keuntungan tidak sah yang didapatkan para PIHK tersebut,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (25/4).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024. KPK menduga Ismail dan Asrul memberikan uang kepada Yaqut saat menjabat sebagai Menteri Agama (Menag).
Pemberian uang itu dilakukan lewat perantara yakni mantan stafsus Yaqut, Gus Alex. Ismail diduga memberikan uang kepada Gus Alex senilai USD 30 ribu. Ismail juga diduga menyerahkan uang kepada mantan Dirjen PHU Kemenag tahun 2024, Hilman Latief (HL), senilai USD 5.000.
“Tersangka ISM diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar USD 30 ribu serta kepada Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dirjen PHU Kementerian Agama sebesar USD 5.000 dan SAR 16 ribu,” kata Asep.
Kini, total tersangka dalam kasus ini berjumlah empat orang. Dua tersangka lain ialah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan eks stafsusnya, Ishfah Abidal Azis atau Gus Alex. (kuf/yld/red)
