JAKARTA, Juangsumatera.com – KPK mengungkapkan juga melakukan penyelidikan kasus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, KPK akan menentukan lebih lanjut kelanjutannya, karena ada pengusutan perkara yang sama di Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Betul, saya sudah sampaikan, itu sebetulnya kita memang sudah ada lidik (penyelidikan), tapi kemudian APH lain sudah menaikkan prosesnya ke tahap penyidikan, maka secara ketentuan perundang-undangan itu tidak bisa ada dualisme penyidikan,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Taufik Ahmad Husein dalam di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/6/2026) dikutip dari detiknews.
KPK akan menentukan tindak lanjutnya melalui gelar perkara. Nantinya, kata Taufik, akan dilakukan koordinasi terkait tindak lanjut, termasuk kemungkinan pelimpahan perkara kepada pihak Kejagung.
“Tentunya kita juga akan melihat sinerginya yang kita lebih akan apa kita akan kembangkan untuk proses penyidikannya, apakah data-data itu nanti diberikan ke pihak Kejaksaan, kita akan menunggu nanti hasil gelar perkara, bagaimana yang diputuskan oleh pimpinan,” ujarnya.
Kejagung diketahui telah menetapkan tiga eks pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN agar yayasan-yayasan milik mereka tetap lolos meskipun tak layak.
Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan uang miliaran rupiah setiap hari.
Selain modus afiliasi, Kejagung mengungkap Dadan cs melakukan markup pada anggaran terkait program MBG. Penggelembungan anggaran itu bahkan dilakukan pada barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pengadaan yang di-mark up ialah motor listrik berjumlah 21.801 unit. Selain motor listrik, penggelembungan harga juga dilakukan di pengadaan 32 ribu pasang sepatu di BGN. Nilai anggarannya mencapai Rp 1 triliun. (ial/wnv/red)
