JAKARTA, Juangsumatera.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terlalu lama menerapkan moratorium pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mendorong agar dapur yang sudah dibangun dan memenuhi kriteria mendapat prioritas untuk dilanjutkan.
Mulanya, Yahya mengatakan ada tiga kebijakan yang diterapkan BGN di bawah kepemimpinan baru. Kebijakan itu di antaranya moratorium dapur baru, refocusing penerima manfaat, serta efisiensi anggaran.
“Terkait dengan moratorium dapur baru Komisi IX telah mengadakan RDPU dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium,” kata Yahya kepada wartawan, Minggu (19/7/2026) dikutip dari detiknews.
Aspirasi mereka BGN harus berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara, karena mereka secara resmi mendapat persetujuan bekerjasama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah mendapat ID. Kerjasama mereka sah secara kelembagaan dengan BGN, bukan kerjasama dengan perorangan,” sambungnya.
Yahya menyebut para mitra telah mengeluarkan investasi untuk pembangunan dapur MBG. Bahkan, sebagian dari mereka harus meminjam dana dari bank hingga menjual aset untuk membiayai pembangunan.
“Mereka juga sudah keluar uang untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai. Mereka telah berinvestasi jadi harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,” ujarnya.
Politisi Golkar ini pun meminta BGN memberikan batas waktu yang jelas selama masa moratorium. Selain itu, juga melakukan evaluasi terhadap dapur yang masih bisa dilanjutkan kerja samanya.
“BGN harus punya limit waktu untuk melakukan moratorium sekaligus evaluasi serta membuat klasifikasi terhadap dapur yang bagaimana yang masih bisa dilanjutkan kerjasamanya,” paparnya.
“Bagi dapur yang sudah ada SPPI dan sudah ada virtual accountnya harus diprioritaskan untuk dilanjutkan. Kedua, dapur yang sudah selesai dibangun juga perlu mendapat prioritas. BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian,” sambungnya.
Lebih lanjut, Yahya mengatakan MBG merupakan salah satu program yang dibiaya oleh masyarakat. Dia mengatakan kerja sama masyarakat resmi secara kelembagaan dengan BGN.
Yahya juga meminta pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian. Menurutnya, ada sekitar 2.000 dapur yang sudah selesai dibangun namun masih terkendala kebijakan moratorium.
“Yang perlu mendapat prioritas untuk dilanjutkan adalah pembangunan dapur di daerah 3T. Informasinya ada 2.000 dapur yang sudah selesai di bangun tapi sekarang terkendala dengan adanya moratorium. Itu harus diprioritaskan untuk dilanjutkan kerjasamanya,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono meminta waktu kepada para mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) mengenai kebijakan moratorium dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG). Trenggono menjelaskan pihaknya memerlukan waktu untuk membenahi dan menata kembali program MBG tersebut.
Ia awalnya menyatakan BGN sangat memahami adanya berbagai keluhan dari mitra SPPG setelah program MBG ini dimoratorium. Namun, ia menegaskan penghentian sementara ini tidak akan berlangsung selamanya.
“Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara,” kata Trenggono kepada wartawan usai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
Dia pun mengimbau para mitra SPPG memberikan waktu kepada BGN. Saat ini, kata dia, BGN tengah fokus menata ulang terhadap sekitar 27 ribu SPPG yang sudah terbentuk di berbagai wilayah.
“Kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain, seperti yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), semuanya akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,” jelasnya. (amw/idh/red)
