JAKARTA, Juangsumatera.com – Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima dana Rp 1 miliar per bulan. Dana tersebut diklaim dapat memicu pergerakan ekonomi di daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mencontohkan di Jawa Barat mempunyai sekitar 5.000 SPPG. Alhasil, terjadi perputaran dana mencapai Rp 5 triliun setiap bulan.
“Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp 1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp 5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah,” ujar Dadan dalam keterangan, Kamis kemarin (19/3/2026) dikutip dari detikfinance.
Dadan menjelaskan sebagian besar anggaran BGN langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah,” ucap Dadan.
Dadan menegaskan program MBG sejak awal dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal. Kebutuhan pangan dalam program ini diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal.
Dadan juga menyoroti pentingnya peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.
Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang.
Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut, jelasnya.
Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, pihaknya menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal.(rea/fdl/red)
