JAKARTA, Juangsumatera.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan dua saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Kedua saksi yang diperiksa yakni mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, serta mantan Staf Teknis Haji atau Konsul Haji pada Kantor Urusan Haji (KUH) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Nasrullah Jasam.
Sebelum pemeriksaan dimulai, majelis hakim yang dipimpin Ni Kadek Susantiani terlebih dahulu memeriksa identitas kedua saksi dan mengambil sumpah mereka.
JPU KPK kemudian memastikan bahwa Hilman dan Nasrullah sebelumnya telah diperiksa penyidik KPK selama proses penyidikan perkara tersebut.
Keduanya juga mengaku tidak mendapatkan tekanan, arahan, maupun ancaman dari penyidik ketika memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). “Semua keterangan diberikan dalam keadaan bebas merdeka,” kata salah satu saksi saat menjawab pertanyaan jaksa, dikutip dari KOMPAS.com.
Selain diperiksa KPK, Hilman dan Nasrullah juga pernah dimintai klarifikasi oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hilman mengaku telah dua kali dimintai klarifikasi oleh auditor BPK. Sementara Nasrullah mengatakan baru sekali memberikan klarifikasi.
Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat terdakwa, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Dalam dakwaannya, KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar. Nilai tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama.
Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp 438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar. Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut seharusnya tidak berangkat sebesar Rp 143,92 miliar.
Jaksa mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (red)
