JAKARTA, Juangsumatera.com – Pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Rincian tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/8/2026) dikutip dari CNBC Indonesia.
Angka tersebut naik 13,9% dibandingkan outlook anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp720,8 triliun. Secara nominal, anggarannya bertambah Rp100,1 triliun.
Anggaran pendidikan 2027 nantinya akan disalurkan melalui tiga jalur. Dari tiga jalur penyaluran itu, Belanja Pemerintah Pusat menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp490,7 triliun atau sekitar 59,8% dari total anggaran pendidikan 2027.
Anggaran tersebut dikelola pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga untuk membiayai berbagai program pendidikan berskala nasional.
Nilainya meningkat Rp68,4 triliun atau 16,2% dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp422,3 triliun. Kenaikan ini menjadi yang terbesar secara nominal dibandingkan anggaran melalui Transfer ke Daerah dan pembiayaan.
Alokasi melalui TKD meningkat Rp12,6 triliun dari Rp264,5 triliun menjadi Rp277,1 triliun. Sementara anggaran melalui pembiayaan naik Rp19 triliun dari Rp34 triliun menjadi Rp53 triliun.
Arah Kebijakan Pendidikan 2027
Anggaran pendidikan 2027 diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.
Pemerintah akan melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pelajar dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mahasiswa. Kedua program tersebut menjadi instrumen utama untuk membantu peserta didik dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA dan Sekolah Rakyat juga masuk dalam kebijakan pendidikan tahun depan.
Sekolah Unggul Garuda disiapkan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik dan daya saing tinggi. Sementara Sekolah Rakyat ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Selain membangun sekolah baru, pemerintah akan mempercepat revitalisasi sekolah dan madrasah yang membutuhkan perbaikan. Program tersebut turut mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar.
Dalam pidatonya, Prabowo menargetkan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan paling lambat pada 2029. Pelaksanaannya akan dipercepat pada 2027 dan 2028. “Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh, ruang kelas rusak yang dibiarkan bertahun-tahun,” kata Prabowo.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi bagian dari kebijakan pendidikan. Penyediaan makanan bergizi diharapkan membantu menjaga kesehatan dan konsentrasi peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar.
Pemerintah juga merencanakan pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif, terutama untuk kelompok yang masih menghadapi hambatan ekonomi maupun keterbatasan akses.
Anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk membiayai bantuan pendidikan, operasional sekolah, tunjangan guru, pembangunan fasilitas, hingga beasiswa.
Program Indonesia Pintar ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa. Sementara KIP Kuliah disiapkan untuk membantu 1,1 juta mahasiswa melanjutkan pendidikan tinggi.
Bantuan Operasional Sekolah atau BOS akan diberikan kepada 54,2 juta siswa. Pemerintah juga menyiapkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atau BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik.
Adapun program MBG ditargetkan menjangkau 60,6 juta penerima pada 2027. Dukungan anggaran juga diberikan kepada guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS disiapkan untuk 1,3 juta guru, sedangkan TPG ASN daerah akan diberikan kepada 1,7 juta guru di daerah.
Selain itu, sebanyak 20,7 ribu guru ASN daerah akan memperoleh tambahan penghasilan atau tamsil.
Di sisi infrastruktur, pemerintah akan membangun tujuh Sekolah Unggul Garuda serta merenovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan 100 Sekolah Rakyat baru. Anggaran 2027 sekaligus akan membiayai operasional 166 Sekolah Rakyat.
Pemanfaatan anggaran pendidikan turut mencakup Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk 148 museum dan taman budaya. Program beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga akan dilanjutkan. (red)
