JAKARTA, Juangsumateea.com – Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin membeberkan bahwa biaya latihan dasar militer (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mencapai Rp 30 juta per orang.
“Sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers, Senin (29/6/2026) dikutip dari KOMPAS.com.
Hasanuddin mengatakan, berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.
Maka dari itu, TB Hasanuddin menegaskan bahwa, akan jauh lebih efisien apabila komponen latihan militer dihapus, dan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial.
“Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari itu menghabiskan Rp 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ujar Hasanuddin.
“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp 30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” sambungnya.
Hasanuddin menjelaskan, apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 peserta, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliuan rupiah.
Hasanuddin turut menekankan bahwa tugas utama manajer Kopdes adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” tuturnya.
Adapun Kementerian Koperasi diusulkannya menjadi pihak yang membiayai pelatihan manajerial bagi calon pengelola Kopdes Merah Putih.
Sementara itu, pelatihan manajerial bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. (red)
