KAMPAR, Juangsumatera.com – Memasuki minggu kedua pelaksanaan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.15/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. melakukan monitoring langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (17/4/2026).
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program efisiensi terhadap penggunaan anggaran dan penghematan energi dan berorientasi lingkungan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr.Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., Inspektur Kabupaten Kampar, Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar Riedel Fitri serta sejumlah Kepala OPD.
Monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai bentuk implementasi efisiensi sekaligus mendorong pola kerja yang lebih hemat energi, sehat, dan ramah lingkungan.
Adapun OPD yang menjadi lokasi monitoring antara lain Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, serta Puskesmas Laboy Jaya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan, bahwa pelaksanaan WFH harus tetap mengedepankan produktivitas, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan. Transformasi budaya kerja ini harus dimaknai sebagai peningkatan kinerja, bukan sebaliknya,” ujar Ahmad Yuzar.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh masing-masing pimpinan OPD terhadap pelaksanaan WFH di unit kerjanya.
Sementara itu, Pj. Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menambahkan bahwa monitoring ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.
Dari hasil monitoring, secara umum pelaksanaan WFH di sejumlah OPD berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan kebijakan ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (Prot/red).
