JAKARTA, Juangsumatera.com — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan ada 1.967 calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 memutuskan mundur karena alasan penempatan jauh sampai gaji kecil.
“Ada 1.967 (CPNS 2024) yang mengundurkan diri,” kata Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025) dilansir dari CNN Indonesia.
Zudan menjelaskan calon abdi negara itu mundur imbas adanya skema optimalisasi yang dilakukan pemerintah. CPNS itu semula tak lolos di pilihannya, lalu menjadi diterima di daerah lain karena formasi tersebut tidak ada pendaftar.
Ia mencontohkan ada CPNS dosen yang tidak diterima di Sosiologi Universitas Negeri Jember (Unej). Namun, ada formasi serupa dibuka di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nol pelamar.
Maka, dua orang nilai terbaik secara sistem (dari CPNS dosen Sosiologi Unej) dikirim ke Universitas Nusa Cendana. Menjadi lulus (CPNS) karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong,” tuturnya.
Zudan mengatakan tidak hanya CPNS dosen yang mundur. Total, ada lima instansi atau calon abdi negara dari 5 kementerian/lembaga (K/L) yang paling banyak mengundurkan diri.
Pertama, 640 orang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedua, 575 CPNS Kementerian Kesehatan. Ketiga, 154 orang dari instansi Kementerian Komunikasi.
Keempat, ada 131 pelamar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memutuskan mundur. Lalu, yang kelima ada sebanyak 121 orang mundur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sedangkan alasan mundurnya CPNS tersebut terbagi ke dalam 12 poin. Paling banyak adalah 1.285 orang memilih mundur karena unit penempatannya jauh dari domisili.
Memang benar, bagian terbesar bahwa karena jaraknya jauh. Kebijakan optimalisasi adalah pada satu instansi, karena Kemendikti Saintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisili. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, lima tahun kemudian pindah, itu bisa diatur oleh kementeriannya,” jelasnya.
“Kemudian, tidak ada izin keluarga, karena kesehatan orang tua, dianggap mengundurkan diri karena usulan instansi, kemudian sedang S2 atau S3 di tempat lain. Kemudian, terkendala kondisi kesehatan, merasa salah memilih formasi, dan yang terakhir merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit,” tandasnya.
Zudan menegaskan kebijakan optimalisasi CPNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini berhasil menyerap 16.167 orang. Jika tidak, belasan ribu formasi tersebut bakal kosong dan menimbulkan pemborosan biaya.
Di lain sisi, Zudan menegaskan pemerintah tidak menjatuhkan sanksi bagi CPNS yang mundur karena optimalisasi tersebut. Ia menyebut ini adalah pilihan pelamar.
“Kalau untuk yang optimalisasi, bagi yang mengundurkan diri tidak ada sanksi apa-apa. Karena ini sifatnya pilihan, kalau mau diambil ya silakan, tidak diambil juga tidak apa-apa. Ini adalah niat baik dari negara agar tidak ada kekosongan formasi,” tegas Zudan selepas acara. (red)
