JAKARTA, Juangsumatera.com – Anies Baswedan membagikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang (UU) TNI yang belakangan menuai kontroversi di publik. Anies Baswedan menyebut revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan.
“Revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi,” kata Anies dalam cuitannya di akun X dilihat, Minggu (23/3/2025) dilansir dari detiknews.
Kandidat Pilpres 2024 itu menekankan masyarakat ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya, yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara. Dia mengingatkan jangan sampai TNI terbebani dalam menjalankan tugasnya usai UU TNI direvisi.
“Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya. Salah satu yang jadi perhatian, proses revisi ini berjalan sangat cepat. Publik sulit mengakses draf finalnya, forum diskusi pun minim. Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri?” ujar dia.
Anies kemudian mempertanyakan jaminan bahwa revisi UU TNI itu tak akan berdampak selain yang diniatkan pembuat kebijakan. Dia juga menyinggung di tubuh TNI masih ada tantangan tersendiri, yakni meritokrasi dalam jenjang karier.
“Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kita harus pastikan ada rambu hukum yang jelas. Apa mekanisme pengamannya. Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan? Selain itu, apakah revisi ini menyelesaikan masalah di internal TNI? Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik,” kata Anies.
“Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” imbuhnya.
Anies kemudian mengutip kalimat Panglima besar Jenderal Sudirman yang berpesan prajurit tak terlibat politik. Dia menegaskan pesan itu harus terus dijaga.
“Bung Karno pernah bicara, Angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. Jenderal Soedirman, seberapa pun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga,” ujar dia.
Lebih lanjut, Anies mengatakan seharusnya revisi itu perlu partisipasi publik seluas-luasnya. Dia menyinggung upaya membuat TNI lebih kuat dan profesional.
“Maka, keputusan sebesar ini perlu kehati-hatian. Bukalah ruang diskusi yang lebih luas, saksama, dan partisipatif. Mari diskusikan bersama rakyat, di kampus, di pasar, di warkop. Karena TNI adalah milik rakyat dan bagian dari rakyat. Biarkan rakyat di mana-mana boleh ikut membahas,” kata Anies.
“Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai. Dan semua ini demi Indonesia yang lebih kuat, lebih stabil, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi,” imbuhnya. (fca/gbr/red)
