JAKARTA, Juangsumatera.com — Menteri luar negeri negara-negara Muslim mendukung langkah Inggris melarang impor produk Israel dari wilayah pendudukan di Palestina terutama di Tepi Barat.
Dalam pernyataan bersama pada Kamis (10/9/2026) dikutip dari CNN Indonesia,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono bersama Menlu Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) menyampaikan menyambut baik langkah Inggris memboikot produk dan layanan terkait pendudukan Israel di Palestina.
Para Menlu menyatakan harapan agar tindakan tersebut dapat ditiru komunitas internasional sehingga bisa meminta pertanggungjawaban organisasi dan individu yang terkait dengan pendudukan ilegal di Palestina.
“Para Menlu juga menyambut pernyataan bersama mengenai Solusi Dua Negara yang dikeluarkan Menlu Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris, yang menegaskan niat mereka untuk memperkenalkan pembatasan nasional dan/atau mendukung pembatasan Eropa terhadap perdagangan dengan pemukiman yang ilegal menurut hukum internasional, atau untuk secara aktif mempertimbangkan langkah-langkah ini dan langkah-langkah lainnya sesuai dengan prosedur nasional masing-masing,” demikian pernyataan bersama tersebut.
Menurut para menteri, langkah Inggris dan negara-negara Eropa mendorong komunitas internasional untuk mengadopsi tindakan konkret guna mengakhiri kegiatan yang mendukung atau mempertahankan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
Mereka menyebut hal itu selaras dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Banga-Bangsa (PBB) terkait, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 (2016) dan Advisory Opinion Mahkamah Internasional tanggal 19 Juli 2024.
Aksi Inggris dan kawan-kawan juga menurut para Menlu tegas karena menekankan semua negara untuk tidak mengakui pendudukan ilegal Israel di Palestina, apalagi memberikan bantuan maupun dukungan untuk hal tersebut.
Inggris dan negara-negara Eropa juga menyerukan Israel untuk menghentikan semua tindakan sehubungan dengan permukiman dan tindakan lain yang bertujuan mengubah karakter geografis dan demografis wilayah Palestina.
Para Menlu pada kesempatan itu turut menyampaikan bahwa Jalur Gaza termasuk dalam wilayah Palestina yang diduduki Israel.
Mereka bersama-sama menyerukan implementasi penuh dan segera rencana yang disusun Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza.
“Para Menlu menggarisbawahi bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif adalah implementasi solusi dua negara,” pungkas mereka. (red)
