JAKARTA, Juangsumatera.com — Polda Metro Jaya menyatakan bakal mengalihkan rencana demo mahasiswa di kawasan Bundaran HI untuk bergeser ke Patung Kuda atau Gedung DPR, Jakarta pada Jumat (12/6) hari ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mengalihkan titik massa di Bundaran HI. Sebagai gantinya, massa kata dia bisa melanjutkan aksi di kawasan kompleks parlemen atau Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
“Kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR MPR,” kata Budi di kompleks parlemen, Jumat (12/6/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Budi juga mengatakan, total aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi demo hari ini mencapai 6.088 personel. Mereka berasal dari sejumlah satuan, mulai dari TNI 500 personil, Korbrimob 1.000 personil, BKO dari Kor Sabhara 200 personil, Polda Metro Jaya 3.802 personil, dan Polres Metro Jakarta Pusat 586 personel.
Aparat akan ditempatkan di sejumlah titik, seperti kawasan Patung Kuda, kompleks parlemen DPR MPR, Bundaran HI, dan kawasan Cikini Raya.
“Penyampaian aspirasi kepada publik, ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kehadiran petugas Polri dan TNI di dalam melaksanakan pelayanan ini untuk menjamin aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini tersampaikan dengan baik,” ujar Budi.
Terpisah, Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas membenarkan rencana aksinya bakal digelar di kawasan Bundaran HI. Dia bilang estimasi massa dari UI akan mencapai 500, belum termasuk massa dari BEM kampus-kampus lain.
“Masih sama, di Bundaran HI dan untuk estimasinya dari UI sekitar 500 lebih dan nanti akan ada dari kampus lain juga,” ujar Dimas saat dihubungi.
Dalam aksinya mahasiswa akan membawa lima tuntutan, pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil, dan kelima, menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
“Apakah ini akan menjadi Reformasi Jilid 2 atau enggak, sekiranya mungkin ini bisa jadi retorika kita bersama ya,” kata Dimas. (thr/gil/red)
