PADANG, Juangsumatera.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau langsung rencana pembangunan jalan alternatif di belakang Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jalan sepanjang 1,3 kilometer itu diproyeksikan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan kronis di jalur Padang – Bukittinggi.
Dalam peninjauan itu, Andre didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Sebelum turun ke lokasi, Andre juga telah berkoordinasi dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang saat itu sedang berada di luar daerah.
Andre juga memastikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyatakan kesiapan untuk menuntaskan proses pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2026. Setelah lahan rampung, proyek jalan alternatif itu akan diusulkan masuk dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2027.
“Insya Allah setelah APBD Perubahan, anggaran sudah siap. September kita bisa eksekusi sehingga akhir 2026 ini lahan sudah siap. Jadi Desember 2026 Insya Allah lahannya sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga kita bisa masukkan di IJD 2027,” kata Andre dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026) dikutip dari detiknews.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menegaskan, pembangunan jalan alternatif Koto Baru sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik, sehingga harapan menyelesaikan persoalan kemacetan semakin terbuka lebar.
“Kita sudah on the track. Konsultasi sudah, lahan juga sudah, tinggal tunggu pembebasan lahan dari Pak Bupati Eka Putra. Tadi Pak Eka juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada masalah,” ucapnya.
Andre optimistis proyek tersebut dapat mulai dieksekusi pada 2027 dan menjadi jawaban atas persoalan klasik di kawasan Pasar Koto Baru.
“Sehingga kita harapkan kita bisa urai kemacetan di Koto Baru. Masa puluhan tahun ini enggak bisa selesai-selesai? Insya Allah ini kita selesaikan di 2027. Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Pusat,” tegas Andre.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan panjang jalan alternatif yang direncanakan mencapai sekitar 1,3 kilometer dengan kebutuhan lahan sekitar 21 ribu meter persegi.
Menurutnya, proses penghitungan anggaran masih terus disesuaikan karena adanya kenaikan harga aspal. “Masih penyesuaian karena ada harga aspal naik,” kata Elsa.
Dia juga memastikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung percepatan proyek tersebut melalui APBD Perubahan 2026.
“Jadi 21.000 meter persegi butuh lahan, ada 11 rumah yang terdampak. Nah, Pak Eka sudah komit di APBD Perubahan,” ujar Elsa.
Menutup peninjauan itu, Andre kembali menyampaikan optimisme agar proyek jalan alternatif Koto Baru benar-benar bisa segera diwujudkan.
“Semoga segera tuntas pembangunan jalan baru ini. Nanti terserah mana yang dipakai jalan arah dari Padang atau Bukittinggi. Yang penting pembangunan jalan dulu!” imbuh Andre. (fas/imk/red)
