JAKARTA, Juangsumatera.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menanggapi berbagai isu yang beredar terkait kondisi APBN. Ia meminta publik menyikapi secara proporsional kekhawatiran mengenai saldo APBN yang menipis, potensi defisit menembus 3 persen, hingga kabar APBN 2026 bisa jebol.
Menurut Said, kritik dan peringatan dari pengamat maupun akademisi justru patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi fiskal negara.
“Kita patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan. Justru yang perlu dikhawatirkan adalah jika masyarakat sudah apatis,” ujarnya, Senin (11/5/2026) dikutip dari detiknews.
Di tengah kekhawatiran tersebut, Said menegaskan perekonomian Indonesia justru tumbuh 5,6 persen. Pertumbuhan ini didorong momentum Ramadan dan Lebaran yang meningkatkan konsumsi rumah tangga serta menggerakkan sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran.
Selain itu, percepatan realisasi belanja pemerintah turut menopang pertumbuhan. Pada kuartal I 2026, belanja pemerintah tumbuh 21,81 persen (year-on-year) dan berkontribusi 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan mencatat surplus 5,5 miliar dolar AS dan telah positif selama 71 bulan berturut-turut. Pertumbuhan kredit perbankan juga tetap menunjukkan tren positif.
Pada kuartal I 2026, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak tercatat Rp 394,8 triliun atau naik 20,7 persen secara tahunan.
Said menyebut selisih kurang bayar dan lebih bayar pajak justru menghasilkan surplus kurang bayar sebesar Rp 13,38 triliun. “Artinya pemerintah masih memiliki ‘tabungan’ pajak,” katanya.
Tantangan utama, lanjutnya, berada pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya akibat penurunan lifting migas dan rendahnya harga Indonesian Crude Price (ICP). Namun ia optimistis kondisi akan membaik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan harga minyak dan pemulihan sektor hulu migas.
Realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas.
Meski strategi percepatan belanja berdampak pada pelebaran defisit, Said menilai defisit Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB masih dalam batas aman dan terkendali.
Dalam APBN 2026, defisit ditargetkan sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Dengan kebijakan refocusing dan pengelolaan fiskal yang hati-hati, defisit diproyeksikan bisa ditekan menjadi sekitar 2,56 persen PDB atau Rp 658,3 triliun.
Ia juga meluruskan isu yang menyebut Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2026 hanya tersisa Rp 120 triliun. Menurutnya, SAL sebesar Rp 420 triliun masih utuh, meski Rp 300 triliun dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara untuk memperoleh imbal hasil.
Namun, Said mengingatkan tantangan kuartal II 2026 akan lebih berat akibat berakhirnya efek musiman Lebaran dan tekanan eksternal.
Karena itu, ia mendukung langkah “safe mode” yang ditempuh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melalui refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, serta penerbitan panda bond.
Ke depan, Said menekankan pentingnya memperkuat sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan yang menyumbang 63,52 persen PDB serta menyerap 66,37 persen tenaga kerja nasional.
“Pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan sektor-sektor produktif tersebut, agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja formal lebih besar,” pungkasnya.(red)
