JAKARTA, Juangsumatera.com — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus merespons ajakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal sama-sama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
Deddy mengaku dengan senang hati menyambut ajakan itu sebab IKN berada tidak jauh dengan daerah pemilihan (dapil) sebagai anggota DPR. Namun, ia mengingatkan adanya perbedaan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Wah, dengan senang hati. IKN itu tetanggaan dengan dapil saya, jadi tak perlu ongkos mahal-mahal buat ke dapil. Masalahnya, Pak Wapres itu mungkin gak ngerti nature dan bedanya cabang eksekutif dengan cabang legislatif,” kata Deddy saat dihubungi, Jumat (10/4/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Deddy menegaskan dirinya bukan bagian dari cabang eksekutif seperti menteri, kepala lembaga, atau direktur jenderal yang didukung perangkat birokrasi dan anggaran.
Menurutnya, jika diminta ke IKN, sama saja dengan mengajak liburan atau menyepi karena pekerjaan sebagai anggota komisi bersifat kolektif.
“Usulan saya itu serius, gedung-gedung eksekutif yang sudah dibangun itu harus dimanfaatkan agar tidak masuk kategori pemborosan,” katanya.
IKN, kata dia, sudah dibangun fasilitas untuk presiden, wakil presiden dan menteri koordinator beserta perangkat penunjangnya.
Ia mengatakan tidak ada salahnya fasilitas itu dimanfaatkan secara bergiliran masing-masing selama 1 bulan.
“Kalau tidak memungkinkan semua dalam satu kementerian, bisa satu atau dua kedirjenan. Masa iya uang negara yg sudah habis ratusan triliun tidak dimanfaatkan?” ujar dia.
Menurutnya, tidak masalah jika DPR harus berkantor di IKN. Namun, DPR bekerja secara kolektif dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) beserta para mitra unsur pimpinan. (red)
