JAKARTA, Juangsumatera.com — Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan efisiensi pada sejumlah program pemerintah guna merespons situasi geopolitik yang tak menentu akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
Pernyataan itu disampaikan Rifqinizamy sekaligus merespons rencana pemerintah untuk memotong gaji anggota DPR hingga menteri dan wakil menteri kabinet.
Rifqi menilai rencana Presiden Prabowo Subianto merupakan sinyal positif dan menjadi kebutuhan yang harus dilakukan saat ini.
“yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan,” ujar Rifqi saat dihubungi, Selasa (24/3/2026) dan dikutip dari CNN Indonesia.
Politikus Partai NasDem itu berpendapat bahwa rencana pemotongan gaji merupakan sinyal dari Presiden agar masyarakat mulai bersiap menghadapi krisis. Sebab, perang dan konflik di antara negara-negara Asia Barat menyebabkan kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Sehingga, kata Rifqi, pemerintah bukan hanya perlu melakukan efisiensi, namun juga harus memastikan semua alokasi anggaran digunakan dengan tepat.
“Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan karena itu hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif,” katanya.
Menurut dia, jika serius, rencana pemotongan gaji tak perlu dilakukan melalui revisi undang-undang. Menurut dia, pemerintah hanya perlu melakukannya dengan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan.
Namun, Ketua Komisi DPR bidang politik pemerintahan itu mewanti-wanti agar rencana efisiensi tak memperlambat pelayanan masyarakat.
“Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, dengan transparan, dengan accountable, dan yang paling penting adalah efisiensi sekali lagi harus menyasar pada pos-pos yang tepat,” katanya. (fra/thr/red)
