JAKARTA, Juangsumatera.com – Bos buruh meminta kepada buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengubah aksi demo yang sebelumnya akan berlangsung di depan Istana Negara pada Jumat (19/12/2025), menjadi aksi daerah di depan kantor gubernur, bupati, atau walikota masing-masing daerah.
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan alasan aksi demo nasional dialihkan menjadi aksi daerah pada Jumat pekan ini karena Ia menerima dengan catatan keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang menetapkan indeks tertentu atau alpha dalam perumusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 berada direntang 0,5 – 0,9. Namun, pihaknya menerima dengan catatan UMP 2026 ditetapkan berdasarkan alpha 0,9.
“Kami menawarkan indeks tertentu 0,6 sampai dengan 0,9. Itu sudah kami jelaskan, dan nampaknya Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Menaker, mengambil opsi keempat sebagai bahan pertimbangan dari unsur buruh, indeks tertentu itu adalah 0,9, yang tertinggi, sama dengan opsi yang ditawarkan oleh KSPI. Kami bisa menerima 0,5 sampai dengan 0,9, tetapi dengan catatan meminta di tingkat daerah, menggunakan indeks tertentu 0,9,” kata Said Iqbal dalam konferensi persnya, Rabu (17/12/2025).dikutip dari CNBC Indonesia
Atas dasar itu, Said Iqbal meminta kepada para buruh yang akan menggelar demo di depan Istana Negara pada Jumat pekan ini, agar bergeser ke depan kantor gubernur, dalam hal ini Balai Kota DKI Jakarta, yang tak jauh dari Istana Negara.
“KSPI akan menyerukan dan menginstruksikan seluruh buruh di Indonesia agar berjuang di Dewan Pengupahan Daerah, meminta pada gubernur, bupati dan walikota agar memakai indeks tertentu nya 0,9. Intinya jangan indeks tertentu diubah seenaknya oleh gubernur,” lanjutnya.
Ia pun menyoroti beberapa gubernur sudah memberikan bocoran bahwa penentuan UMP 2026 menggunakan alpha 0,5. Padahal, belum ada diskusi dengan para buruh oleh gubernur terkait pembahasan UMP 2026.
“Kami sudah mendapatkan informasi bahwa beberapa gubernur sudah langsung pasang badan, bahwa mereka akan menggunakan indeks tertentunya 0,5. Kami tolak, kok belum berunding dengan kami, sudah ada instruksi,” terangnya.
Meski begitu, aksi demo buruh secara nasional akan tetap digelar, namun diubah menjadi setelah 24 Desember, karena menunggu keputusan dari kepala daerah soal UMP/UMK 2026.
“KSPI memutuskan untuk mempertimbangkan aksi tersebut menjadi aksi daerah dulu. Kenapa aksi daerah? Karena kan yang kita khawatirkan adalah gubernur yang akan merubah indeks tertentunya menjadi 0,5. Tapi kami akan instruksikan ke daerah dulu aksinya,” jelasnya.
“Jika tanggal 24 Desember nanti kenaikan upah minimum berdasarkan indeks tertentu 0,5, maka kami akan melakukan aksi nasional, bahkan bisa berjilid-jilid, jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh gubernur. Jadi dengan demikian, aksi nasional kemungkinan besar baru bisa dilakukan setelah tanggal 24 Desember,” tutupnya. (chd/wur/red)
