JAKARTA, Juangsumatera.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mempercepat digitalisasi pemerintahan (Government Technology/GovTech) untuk mendukung berbagai program nasional, salah satunya melalui Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Dilansir dari detiknews, digitalisasi tersebut bertujuan mengintegrasikan data antarinstansi pemerintah, menghapus tumpang tindih aplikasi, serta memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Jangan sampai ada orang yang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7), sebagaimana dikutip dari siaran pers, Selasa (21/7/2026).
Prabowo menegaskan masyarakat tidak boleh lagi diminta mengisi data berulang kali setiap mengakses layanan pemerintah.
Karena itu, digitalisasi menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan data kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan dengan sistem keamanan yang kuat.
Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), uji coba digitalisasi bantuan sosial telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi. Dari pelaksanaan uji coba tersebut, sekitar 12 juta kepala keluarga telah mendaftarkan diri melalui sistem digital Perlindungan Sosial.
“Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujar Prabowo.
Menanggapi arahan Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan keberhasilan transformasi digital pemerintah bergantung pada tiga aspek utama, yakni kepemimpinan, tata kelola kelembagaan yang kuat, serta implementasi yang berorientasi pada kebutuhan nyata (use case).
Menurut Rini, transformasi digital bukan semata persoalan teknologi, melainkan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan.
Teknologi hanya menjadi sarana pendukung, sedangkan kepemimpinan, kelembagaan, dan kolaborasi menjadi faktor penentu keberhasilannya.
Ia menjelaskan, transformasi digital pemerintahan didukung oleh Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital. Seluruh infrastruktur tersebut dijalankan dengan tetap mengedepankan perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Lebih lanjut, Rini mengatakan transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data yang tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial dalam satu sistem layanan terpadu.
“Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses yang sudah ada, tetapi merancang ulang penyampaian layanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Rini menambahkan, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.(Red)
