KAMPAR, Juangsumatera.com – Kabupaten Kampar memerlukan investasi untuk pengembangan perekonomian masyarakat, tetapi apabila ada investor yang tidak mengindahkan peraturan ataupun perjanjian yang telah disepakati bersama sudah sepantasnya Pemerintah mengambil tindakan tegas.
Hal tersebut ditegaskan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali, SE, M,BA, MH saat memimpin langsung rapat evaluasi permasalahan PT. Ciliandra Perkasa dengan masyarakat Desa Salo Kecamatan Salo. Rapat itu digelar di ruang rapat lantai III kantor Bupati Kampar, Kamis (26/9/2024).
Hadir dalam kesempatan itu diantaranya perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kampar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala Desa Salo dan peserta rapat lainnya.
Diterangkan lebih lanjut oleh Hambali, bahwa permasalahan PT. Ciliandra Perkasa sudah lama terjadi, dari mulai tidak mematuhi kesepakatan sebelumnya tentang bagi hasil 20 persen kepada masyarakat. Luas Hak Guna Usaha yang tidak tepat izinnya.
Hambali juga mengatakan, berdasarkan laporan hasil rapat PT. Ciliandra Perkasa belum melaksanakan bagi hasil kepada masyarakat berupa bantuan lahan 20 persen untuk dikelola masyarakat, bantuan CSR yang tidak pernah terealisasi untuk masyarakat hingga setiap tahun selalu ada permasalahan dan konflik dengan masyarakat desa.
Hambali lebih jauh menyampaikan, semua catatan tentang masalah PT. Ciliandra Perkasa dicatat dan dibuatkan laporan tertulis, setelah itu kita sebagai Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan tersebut kepada sejumlah Kementerian terkait di jakarta nantinya.
Ditambahkan Hambali, untuk membuat tim yang merangkum segala pelanggaran-pelanggaran dari PT. Ciliandra Perkasa untuk dibuat draft laporan yang akan disampaikan ke kementerian terkait untuk sebagai laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, sehingga kementerian dapat mengambil langkah agar seluruh permasalahan dapat diatasi.
Disisi lain Hambali mengatakan, selama PT. Ciliandra Perkasa berada di Kabupaten Kampar sudah banyak tercatat terjadinya konflik antar masyarakat, antar koperasi dan individu lainnya, tentu hal ini dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Kampar.
Hambali berharap pihak PT. Ciliandra memahami dan mau duduk bersama mencari solusi dan jalan keluarnya agar konflik tidak membesar dan meluas.(Tim)