JAKARTA, Juangsumatera.com – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunda pemilu legislatif yang semula dijadwalkan pada November hingga 11 September 2027. Pada tanggal yang sama, ia juga menetapkan pelaksanaan pemilu presiden.
Abbas menyalahkan Israel dan situasi keamanan di wilayah Palestina atas penundaan tersebut, dikutip Reuters, Sabtu (10/10/2026) dan dilansir dari CNN Indonesia.
Menurut kantor berita resmi Palestina WAFA, dekret Abbas menyebut adanya hambatan dari kebijakan Israel. Dekret itu juga menekankan perlunya kondisi politik, keamanan, dan lapangan yang memadai agar pemilu berlangsung bebas, adil, dan inklusif.
Dekret tersebut meminta warga Palestina di Yerusalem, Tepi Barat, dan Gaza untuk memberikan suara.
Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dekret menyebut serangan militer Israel, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, dan pembatasan pergerakan sebagai kendala. Penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel juga disebut menyulitkan persiapan pemilu.
Untuk Gaza, dekret menyoroti kondisi keamanan dan kemanusiaan yang luar biasa, penarikan pasukan Israel yang belum tuntas, serta rekonstruksi yang belum berjalan. Pengerahan pasukan stabilisasi internasional dan polisi juga belum terlaksana.
Menurut dekret, Israel turut membatasi akses petugas komisi pemilu dan pemantau internasional ke Gaza dan Yerusalem Timur.
Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan faksi dan kekuatan politik Palestina. Penundaan juga dimaksudkan untuk memberi waktu bagi dialog nasional guna memperkuat persatuan.
Dua pejabat Palestina mengatakan kepada Reuters pada Kamis (8/10) bahwa pimpinan Fatah dan rivalnya, Hamas, telah sepakat menunda pemilu dalam pertemuan di Kairo pada Rabu (7/10).
Sejak awal, muncul keraguan serius pemilu Otoritas Palestina bisa digelar bulan depan.
Palestina belum menggelar pemilu legislatif maupun presiden sejak 2005-2006. Setelah itu, Hamas merebut kendali Gaza dan menyingkirkan para loyalis Abbas. Abbas sendiri memerintah lewat dekret sejak masa jabatannya habis pada 2009.
Penundaan ini terjadi beberapa pekan setelah Abbas menegaskan jadwal pemilu November dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 24 September.
Abbas juga telah berjanji secara tertulis kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk menggelar pemilu presiden dan legislatif. Janji itu menjadi bagian dari pengakuan Prancis atas negara Palestina pada September 2025.
Pada Kamis (8/10), Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan pelaksanaan pemilu sangat penting dan menyambut peluncuran misi pemantau pemilu Uni Eropa. (fea/red)
