JAKARTA, Juangsumatera.com — Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut ada pejabat tinggi lembaga yang dipimpinnya diduga terlibat pencatutan tanah warga di pagar laut Kabupaten Bekasi.
Nusron mengatakan pencatutan itu dilakukan dengan menggeser Nomor Induk Bidang tanah (NIB) di peta Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, hanya pejabat tinggi yang bisa mengakses peta tersebut.
“Enggak mungkin kalau ini pejabat rendahan. Kenapa? Enggak mungkin pejabat rendahan bisa punya akses terhadap sistem,” kata Nusron saat meninjau lokasi di Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/2/2025) dilansir dari CNN Indonesia.
Dia menjelaskan lahan asli terletak di daratan Desa Segarajaya. Lahan seluas 11 ha itu terbagi ke dalam 89 bidang tanah milik 84 orang.
Pada 2021, warga mendapatkan NIB setelah mengurus melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun
Pada 2021, warga mendapatkan NIB setelah mengurus melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, setahun kemudian ada orang tak dikenal mengklaim NIB tersebut.
Oknum-oknum itu diduga menggunakan NIB untuk mendaftarkan 72 ha tanah. Lokasinya bergeser sekitar lima kilometer dari darat ke laut. Kepemilikan NIB itu pun berubah dari 84 orang menjadi 11 orang.
“Yang ini (di atas pagar laut), kami enggak pernah menerbitkan sertifikat. Sertifikat orang dipakai. Ini otomatis kita hapus dalam peta sehingga itu kembali menjadi laut,” ujar Nusron.
Dia juga melakukan investigasi internal untuk mengusut siapa oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat. Dia pun tak menutup kemungkinan melaporkannya ke kepolisian.
“Kalau nanti terbukti ada unsur pidananya, kami sendiri, Menteri ATR/BPN yang akan menyerahkan kepada APH (aparat penegak hukum),” kata Nusron.
Dalam peninjauan tersebut, Nusron diadang beberapa kapal nelayan. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut sertifikat-sertifikat pagar laut itu.
Para nelayan juga meminta pemerintah membongkar pagar yang menghalangi mata pencaharian mereka.
“Bongkar, Pak! Cabut, Pak! Takbir!” teriak para nelayan.
Nusron pun menemui para nelayan itu dan mengajak bicara. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi ke Menter
Nusron pun menemui para nelayan itu dan mengajak bicara. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi ke Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pembongkaran.
Dia juga berjanji meninjau ulang sertifikat-sertifikat di atas pagar laut. Nusron menyebut sertifikat-sertifikat itu seharusnya dicabut karena tak ada fisik tanahnya.
“Kalau dia nanti yang bersangkutan ngotot ini dulu empang, faktanya ini laut, sudah enggak ada tanahnya, sehingga ini masuk kategori tanah musnah,” ujar Nusron. (dhf/asa/red)
