JAKARTA, Juangsumatera.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membantah pemberitaan terkait badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda pekerja di Indonesia belakangan ini.
“Menurut saya, terkait dengan berita ada istilahnya sampai ‘badai’ (PHK) apa segala, menurut saya itu harus kita lihat secara proporsional,” katanya dalam Konferensi Pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025) dikutip dari CNN Indonesia.
Yassierli tak sepakat dengan daftar perusahaan dan jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan. Ia mengaku sampai menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan.
Menurutnya, fakta di lapangan berbanding terbalik dengan isu badai PHK. Menaker Yassierli bahkan mengklaim data-data pemutusan hubungan kerja itu sudah usang.
“Setelah kita cek, sebenarnya tidak semua (perusahaan PHK). Contoh Mayora, kita sudah cek ternyata tidak seperti itu. Bahkan ada beberapa (perusahaan) yang dilaporkan PHK, pekerjanya malah nambah,” klaim Yassierli.
“Muncul daftar-daftar nama perusahaan dan PHK-nya sekian, tapi tahunnya gak ada. Kita lihat itu ternyata tahunnya itu dari 2021. Sehingga menurut kami, validitas dari informasi yang beredar itu sama-sama kita jaga,” sambungnya.
Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan banyak faktor yang mempengaruhi PHK. Ada kondisi ekonomi makro, daya saing perusahaan, sampai tata kelola internal.
Yassierli kemudian mengutip data terbaru dari Kementerian Perindustrian. Menurutnya, angka-angka tersebut justru menunjukkan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak.
Sang menteri mengaku juga telah berkomunikasi langsung dengan Kemenperin terkait rilis data industri manufaktur tersebut.
“Malah kalau kita lihat terjadi pertumbuhan industri manufaktur sebenarnya. Penyerapan tenaga kerja tahun lalu itu 1 juta lebih. Kemudian, dibandingkan dengan data PHK yang kami miliki sekitar 50 ribu. Jadi, pesan positif ini menurut saya juga harus kita sampaikan,” beber Yassierli.
“Pak Wamen (Wamenaker Immanuel Ebenezer) juga mengunjungi beberapa pabrik yang kemudian akan menyerap sekian ribu pekerja. Kita punya kawasan-kawasan pertumbuhan industri yang itu juga tumbuh. Belum lagi, program-program strategis Bapak Presiden Prabowo yang kemudian itu akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang sangat signifikan,” tambahnya.
Sejumlah kasus PHK mencuat belakangan ini. Ada yang terjadi di pabrik Yamaha Music, KFC alias PT Fast Food Indonesia, sampai PT Sanken Indonesia.
Wamenaker Immanuel Ebenezer juga baru mengunjungi pabrik PT Danbi International di Garut, Jawa Barat pada Senin (3/3). Pabrik pembuat bulu mata palsu itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Jakarta pada 10 Februari 2025 dan membuat 2.079 buruh terancam PHK.
Sedangkan kasus PHK yang cukup besar menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex. Pabrik garmen dan tekstil itu tutup total per 1 Maret 2025 dan ada 8.400 karyawan terkena PHK.
Menaker Yassierli mengatakan pemerintah bakal fokus mengurus Sritex terlebih dahulu ketimbang kasus PHK lain. Namun, ia tak menjelaskan alasan pastinya kenapa Sritex dianakemaskan.
(agt/skt/red)
