JAKARTA, Juangsumatera.com – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout) di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia.
Dilansir dari detiknews, koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan pihaknya akan mengawal proses hukum sekaligus menyerahkan data tambahan yang dimiliki kepada penyidik.
“Saya dukung penuh Kortas Tipikor untuk menangani dugaan korupsi yang terkait dengan batu bara. Akan saya kawal betul, dan akan saya tambahkan data-data yang saya punya,” kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).
Boyamin menduga praktik penyimpangan dalam pemenuhan pasokan batu bara telah berlangsung sejak lama. Menurutnya, terdapat indikasi manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara, termasuk dugaan praktik mark-up harga yang merugikan PT PLN (Persero).
“Karena ini permainan diduga sudah lama. Ada dugaan manipulasi yang sangat jelas. Batu bara dibeli pedagang seharga Rp3.000, lalu dijual ke PLN seharga Rp4.000. Saya sudah punya data-datanya. Ini jelas merugikan PLN dan akan saya kawal,” ujarnya.
Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU ke tahap penyidikan.
Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, mengatakan penyidikan mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan pasokan batu bara selama periode 2018–2026.
“Kami menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai tahun 2026,” kata Totok dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (6/7/2026).
Status penyidikan ditetapkan pada 4 Juli 2026. Penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara yang melibatkan sedikitnya dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA.
“Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, yaitu PT OBP dan PT BRA,” ujar Totok.
Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, mengungkapkan penyidik menemukan sejumlah modus yang diduga digunakan para pelaku, antara lain manipulasi dokumen, manipulasi kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang menyebabkan pembayaran atau nilai kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya.
Hingga kini, penyidik telah memeriksa 16 saksi dan menganalisis berbagai dokumen terkait. Meski belum menetapkan tersangka, kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp5 triliun.(Red)
