KAMPAR – Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Kampar, Daulat Panjaitan, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar yang dinilai gagal menyelesaikan konflik tapal batas yang telah berlarut-larut hingga tahun 2026.
Menurutnya, persoalan tapal batas di Kampar bukan lagi sekadar masalah administratif, melainkan sudah masuk kategori krisis kepastian hukum yang berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Ini bukan lagi kelalaian biasa. Ini kegagalan nyata pemerintah dalam menjalankan fungsi dasarnya, melindungi rakyat dan memberikan kepastian hukum,” tegas Daulat Panjaitan.
Ia menyoroti konflik yang tak kunjung selesai, seperti di Desa Bencah Kelubi dan Desa Kota Garo di Kecamatan Tapung Hilir, kemudian Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu di Kecamatan Tambang, serta konflik antar Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu.
“Sudah lebih dari 10 tahun, pertanyaannya, apa yang sebenarnya dikerjakan pemerintah selama ini?” ujarnya.
Daulat juga menyinggung kebijakan daerah yang justru memperkeruh keadaan, termasuk regulasi yang memicu polemik di tengah masyarakat. “Kalau regulasi justru memicu konflik, maka itu harus dievaluasi total. Jangan dipaksakan jika menyakiti rasa keadilan masyarakat,” katanya.
LPPNRI Kampar mengingatkan, bahwa kondisi ini sangat berbahaya dan bisa memicu bentrokan antar warga sewaktu-waktu. “Jangan tunggu ada korban baru sibuk turun ke lapangan. Ini pola lama yang terus berulang. Negara tidak boleh hadir setelah konflik terjadi,” tegasnya.
Kami dari LPPNRI Kampar mendesak Pemkab Kampar segera menetapkan batas wilayah secara definitif, meminta Pemerintah Provinsi Riau turun tangan secara serius, serta mendorong Kementerian Dalam Negeri mengambil alih penyelesaian konflik lintas daerah.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian yang jelas, kami akan membawa persoalan ini ke pusat. Ini tidak bisa lagi didiamkan,” ujar Daulat Panjaitan.
Ia juga mengingatkan, bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan, maka tidak hanya berdampak pada konflik sosial, tetapi juga menghambat pembangunan daerah dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan, karena ketika negara dianggap tidak hadir, konflik di lapangan akan mencari jalannya sendiri,” tutupnya. (tim)
