JAKARTA, Juangsumatera.com – Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyambut positif langkah DPR RI bersama pemerintah yang kembali mematangkan dan memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). Namun, mereka meminta aturan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek administratif.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono berharap Perpres tersebut dapat menciptakan ekosistem transportasi online yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Aturan itu juga diharapkan memberikan kepastian perlindungan bagi para pengemudi ojol.
Menurut Igun, salah satu substansi penting yang harus ditegaskan dalam Perpres adalah skema bagi hasil 92% untuk pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikasi.
“Kami mengapresiasi DPR dan pemerintah yang kembali mematangkan Perpres Ojol. Bagi Garda Indonesia, angka 92:8 harus diatur secara komprehensif. Jangan sampai 92:8 hanya menjadi angka di atas kertas,” kata Igun kepada wartawan, Rabu (19/8/2026) dikutip dari detikcom.
Igun mengatakan pendapatan bersih pengemudi tetap berpotensi tergerus apabila mekanisme tarif, promo, insentif, algoritma, biaya lainnya, hingga skema aplikasi tidak diatur secara transparan.
Penerapan skema 92:8 sejak 1 Juli 2026 dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki distribusi pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Pemerintah sebelumnya juga menyatakan masih ada aplikator yang perlu ditertibkan agar menerapkan skema tersebut secara konsisten.
“Karena itu, Garda Indonesia berpandangan bahwa Perpres yang sedang dimatangkan saat ini harus menjadi payung hukum yang memperkuat dan mengunci prinsip keadilan dalam pembagian hasil, bukan sekadar mengulang ketentuan teknis yang sudah berjalan,” ujarnya.
Minta Definisi 92:8 Diperjelas
Garda Indonesia juga meminta Perpres memberikan definisi hukum yang jelas terkait skema 92:8, termasuk dasar perhitungan bagi hasil.
Igun mengatakan harus ada ketentuan yang memastikan porsi 92% benar-benar menjadi hak pengemudi berdasarkan nilai transaksi yang menjadi dasar perhitungan. Mekanisme tersebut juga harus dapat diaudit dan dipahami oleh para pengemudi.
“Harus terdapat ketentuan yang memastikan bahwa porsi 92 persen benar-benar menjadi hak pengemudi berdasarkan nilai transaksi yang menjadi dasar perhitungan, dengan mekanisme yang dapat diaudit dan dipahami oleh pengemudi,” katanya.
Menurut Garda Indonesia, pengemudi dan perusahaan aplikasi merupakan bagian dari satu ekosistem yang menghasilkan pendapatan. Karena itu, pembagian hasil harus dilakukan secara transparan.
“Secara prinsip ekonomi, pengemudi dan perusahaan aplikasi berada dalam suatu ekosistem yang menghasilkan pendapatan. Maka pembagian hasilnya harus transparan: 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk perusahaan aplikasi,” ujar Igun.
Dia menilai perubahan perspektif dari sistem pemotongan menjadi konsep “bagi hasil” juga memiliki konsekuensi penting. Menurutnya, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian istilah, tetapi harus mencerminkan perubahan paradigma hubungan ekonomi antara pengemudi dan perusahaan platform.
Perpres mengenai ojek online ditargetkan segera terbit. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menargetkan Perpres tersebut terbit pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.
“Kami targetkan akhir bulan ini atau paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur jasa transportasi online,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).
Prasetyo mengatakan penyusunan Perpres ojol telah mencapai kesepahaman setelah sejumlah rapat digelar. Dia juga mengapresiasi pimpinan DPR RI yang turut berkoordinasi untuk mempercepat penyelesaian aturan tersebut.
“Alhamdulillah kita sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan perpres yang akan mengatur transportasi ojol,” ujarnya.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dasco dan Pak Cucun yang tidak henti-hentinya dan tidak ada lelah-lelahnya untuk berkoordinasi dengan kita mempercepat sesuai dengan perintah dan petunjuk Bapak Presiden,” lanjutnya.(Red)
