JAKARTA, Juangsumatera.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong merespons temuan yang diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai banyaknya tim sukses kepala daerah diangkat menjadi tenaga honorer. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau rekrutmen honorer di daerah.
“Kami minta agar kemendagri terus memantau daerah-daerah agar tidak kecolongan lagi,” ujar Bahtra kepada wartawan, Selasa (9/6/2026) dikutip dari detiknews.
Bahtra menyebutkan, Kemendagri sudah membuat surat edaran kepada kepala daerah agar praktik honorer bawaan pejabat ini bisa jadi atensi dan disetop. Menurut dia, praktik ini harus segera dihentikan.
“Sekarang nggak boleh lagi rekrut honorer dengan alasan apa pun, termasuk karena berutang budi sama timses pada saat pilkada. Sebab, kalau ini terus dilakukan, maka aturan terkait maksimal 30% persen belanja pegawai sulit terealisasi,” katanya.
Dikatakan lebih lanjut oleh Bahtra, Kemendagri perlu memikirkan sanksi agar Pemda tak lagi merekrut tenaga honorer. Ia pun mendapat laporan yang sama bahwa daerah-daerah yang merekrut honorer karena dulunya timses kepala daerah.
“Kami mendapatkan laporan bahwa masih ada laporan, tapi terkait daerahnya nanti kami akan cek lagi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito menyoroti rekrutmen tenaga honorer di daerah yang menyebabkan belanja pegawai membengkak. Terlebih tenaga honorer yang direkrut tidak sesuai dengan keterampilan.
“Yang sekarang terjadi kan PPPK ataupun PNS yang diangkat dari tenaga honorer kalau yang skill seperti guru, tenaga kesehatan okelah. Tapi, kalau tenaga administrasi kan mohon maaf dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer, setelah bertahun-tahun dia mereka minta diangkat menjadi PPPK, setelah itu beban APBD jadi berat. Itu,” kata Tito seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia mengatakan pengangkatan tenaga honorer tersebut juga bisa menjadi beban untuk kepemimpinan kepala daerah setelahnya. Tito berharap perekrutan tenaga honorer diberhentikan dahulu.
“Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi kecuali yang skill yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya, apa boleh dibuat ya. Tapi sedapat mungkin jangan karena bisa menjadi beban belanja pegawai,” kata dia. (isa/eva/red)
