JAKARTA, Juangsumatera.com – Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abidin Fikri mengatakan Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang melalui proses panjang dan melibatkan berbagai gagasan dari kelompok yang berbeda.
Abidin menjelaskan, sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI membahas dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka.
Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Kelima prinsip tersebut yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, serta Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Inilah gagasan Bung Karno yang diterima BPUPKI dan disempurnakan oleh Panitia Sembilan menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juni. Tetapi, pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ditentang oleh masyarakat Indonesia timur. Sehingga ketika konstitusi ditetapkan pada 18 Agustus 1945, sila pertama Pancasila berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar Abidin dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026) dikutip dari detiknews.
Hal itu disampaikan Abidin saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Empat Pilar Berbasis Komunitas yang digelar Badan Sosialisasi MPR RI bekerja sama dengan PP Persatuan Islam Istri di Bandung, Sabtu (15/8). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 guru PAUD Persatuan Islam Istri se-Bandung Raya, Garut, dan Sumedang.
Menurut Abidin, melihat proses pembentukan Pancasila yang panjang dan melibatkan berbagai kelompok, tidak berlebihan jika Nahdlatul Ulama menyebut Pancasila sebagai kalimatun sawa atau titik temu/kesepakatan.
Karena itu, ia menilai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus terus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan serta kesepakatan para pendiri bangsa.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia merawat warisan para pendiri bangsa. Abidin mencontohkan perjuangan M. Natsir yang mempertahankan bentuk NKRI setelah Indonesia sempat menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).
“Bentuk negara NKRI pernah diganti menjadi RIS, sesuai keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949. Tetapi keputusan tersebut ditentang oleh M. Natsir melalui Mosi Integral Natsir yang disampaikan di hadapan rapat parlemen RIS pada 3 April 1950. Usulan tersebut diterima, sehingga bentuk negara Indonesia kembali ke NKRI,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto mengatakan proses pembentukan Empat Pilar MPR RI melalui tahapan yang tidak mudah. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
“Harapannya, kesepakatan yang sudah diambil oleh para pendiri bangsa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Abraham.
Abraham menggambarkan Pancasila sebagai dasar dan fondasi yang kuat bagi Indonesia, layaknya sebuah rumah. Dengan fondasi yang kokoh, struktur bangunan di atasnya dapat berdiri dengan kuat dan tidak mudah goyah meski menghadapi berbagai cobaan.
“Kita sudah berpengalaman menghadapi segala percobaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dasar dan fondasi rumah Indonesia ini kuat, maka kita semuanya juga selamat. Karena itu, mari kita jaga dan lestarikan Empat Pilar dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.(Red)
