KAMPAR, Juangsumatera.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar akan selalu bersinergi dengan BPOM Provinsi Riau untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan di Kabupaten Kampar.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten II Sekda Kampar, Suhermi disaat memimpin rapat Tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan Kabupaten Kampar tahun 2024 di ruang rapat Asisten II Kantor Bupati Kampar, Senin (30/9/2024).
Dalam keputusan Bupati Kampar Nomor 447/Dinkes/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang susunan tim kordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Kampar. Dengan koordinasi ini, diharapkan tim tetap bersinergi sesuai tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang Aman di Kabupaten Kampar, terang Suhermi.
Diterangkan lebih lanjut oleh Suhermi peredaran obat dan makanan yang berjalan di masyarakat dapat memenuhi standar higenis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Akan tetapi terkait SK yang tertuang ini perlu di evaluasi kembali karena belum konkrit, sehingga pembentukan tim pengawasan obat dan makanan ini masih perlu kita Kaji.
Saya berharap kepada BPOM Provinsi Riau untuk mengkaji kembali bagaimana Rencana kerjanya, dan bagai mana Indentifikasi serta perbandingannya.
Ia juga mengatakan, tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Kampar yang terdiri dari Dinas-Dinas terkait dapat bekerja sesuai dengan kesepakatan bersama nantinya setelah pembentukan Tim, sehingga masyarakat terhindar dari peredaran obat-obatan dan makanan yang telah kadaluarsa.
“Saya berharap ke depan koordinasi semakin baik sehingga efektivitas dari pengawasan obat dan makanan ini dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Kampar semakin baik.”tutupnya.
Dalam hal tersebut, Kepala Balai Besar POM Provinsi Riau Alex sander, S.Farm, A.pt, MH menyebutkan, tujuan terkait pengawasan obat dan makanan ini untuk meningkatkan pengawasan obat dan Makanan yang kadaluarsa di Kabupaten Kampar sehingga tindak lanjut pengawasan obat dan makanan ini dapat teratasi di Daerah.
“Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama yang terjadi di kalangan masyarakat tetang obat dan maknan yang kadaluarsa, sehingga tidak ada daerah di Provinsi Riau ini masyarakat yang keracunan.”jelasnya.
“Untuk itu, yang disampaikan oleh Asisten tadi nanti kami kaji kembali , sesuai dengan tugas dan Fungsi serta Perbandingan kinerja,” tutupnya. (Tim)
