JAKARTA, Juangsumatera.com – Perdana Menteri (PM) Lebanon Najib Mikati pada hari Jumat (11/10) mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata “segera” antara Israel dan kelompok Hizbullah.
Dilansir kantor berita AFP, Jumat (11/10/2024) dan dikutip dari detiknews, Mikati mengatakan kepada wartawan, bahwa kementerian luar negeri Lebanon akan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata penuh dan segera.
Dia menambahkan, bahwa pemerintahnya berkomitmen pada Resolusi 1701 yang diadopsi pada tahun 2006, dan menyerukan agar tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian menjadi satu-satunya angkatan bersenjata yang dikerahkan di wilayah selatan negara itu.
Lebanon berkomitmen pada penempatan tentara di selatan dan memperkuat kehadirannya di sepanjang perbatasan. Hizbullah setuju dengan masalah ini, terang nya.
Militer Israel terus melancarkan serangannya terhadap target-target Hizbullah di Lebanon. Namun, markas Pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) pun tak luput dari serangan Israel. mengatakan bahwa pasukan Israel menembaki markas mereka di Naqoura, Lebanon selatan.
UNIFIL menyampaikan Tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terlibat bentrok dengan Hizbullah di darat di Lebanon. Markas besar UNIFIL di Naqoura, Lebanon selatan dan posisi-posisi di dekatnya juga berulang kali diserang.
Terbaru, pada Kamis (10/10/2024) sekitar pukul 05.05 waktu setempat, tank Merkava Israel menembak menara observasi di markas besar UNIFIL di Naqoura. Dua personel TNI yang turut dalam tugas UNIFIL terluka akibat tembakan tank Israel ke menara observasi itu.
Serangan tank Israel itu menyebabkan menara observasi di Markas Besar UNIFIL rusak. Anggota TNI yang sedang memantau situasi terjatuh dari menara tersebut.
“Menyebabkan mereka jatuh. Untungnya, kali ini, luka-luka tersebut tidak serius, tetapi mereka masih dirawat di rumah sakit,” demikian pernyataan UNIFIL di situs resminya, Jumat (11/10). Kepala Uni Eropa Charles Michel mengutuk serangan Israel tersebut.
“Serangan terhadap misi perdamaian PBB tersebut tidak bertanggung jawab, tidak dapat diterima dan itulah sebabnya kami menyerukan Israel dan kami menyerukan semua pihak untuk sepenuhnya menghormati hukum kemanusiaan internasional,” kata presiden Dewan Eropa kepada AFP, Jumat (11/10/2024) di sela-sela KTT ASEAN di Laos. (Ita/tim)
