JAKARTA, Juangsumatera.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima aduan masyarakat (dumas) dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau terkait praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU.
“Benar, ada laporan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026) dikutip dari KOMPAS.com.
Muktamar ke-35 NU digelar pada 27 Agustus dan selesai pada 31 Agustus 2026. Muktamar itu digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Budi memastikan pelapor tidak disertai dengan penyerahan sejumlah uang ke KPK. “Namun kami pastikan bahwa tidak ada penyerahan uang dari pihak pelapor kepada KPK,” ujarnya.
Budi mengatakan, untuk materi pelaporan dan identitas pelapor, sesuai mekanismenya, merupakan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan secara terbuka kepada publik.
Namun, kata dia, KPK memastikan, setiap progress tindak lanjut dari laporan tersebut akan disampaikan kepada pihak pelapor.
Secara terpisah, Ketua PCNU Kabupaten Sekadau, Bagus Fitrianto, mengatakan laporan tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas organisasi serta membersihkan NU dari praktik suap dan korupsi.
Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima. Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang (PC) lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima,” kata Bagus di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bagus mengatakan, bukti yang diserahkan dalam laporan tersebut berupa dokumen kronologi, tiket penerbangan, dan uang tunai.
Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima,” ujarnya.
Bagus mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporannya, memproses hukum para oknum yang terlibat, serta merilis perkembangan kasus ini secara transparan kepada publik. (red)
