JAKARTA, Juangsumatera.com – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra merespons permintaan untuk menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidang pembuktian perkara syarat pencalonannya dalam pemilu 2024.
Awalnya, kuasa hukum para pemohon perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Bambang Widjojanto menyebut telah bersurat ke MK terkait dengan permintaan pemanggilan Gibran.
“Izin majelis, ada satu hal. Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Ketua MK, Jakarta 28 September. Permohonan pemanggilan pihak untuk didengar keterangannya di tahap pembuktian,” kata Bambang dalam sidang yang digelar Rabu (30/9/2026).
“Ada saudara Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum. Sudah ada suratnya, kami mohon dipertimbangkan untuk dipanggil,” ucapnya lagi.
Saldi Isra kemudian merespons, ia mengatakan surat permintaan pemanggilan Gibran sudah diterima oleh majelis, namun belum dibahas secara perinci dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH).
“Ya kami sudah terima surat itu tapi belum dibahas, nanti akan dibahas di RPH yang terpisah. Jadi barang-barang berat begini harus dicicil Pak Bambang, enggak boleh sekali selesaikan semua, oke. Oke ya,” kata Saldi Isra,
Bambang kemudian menyebut pihaknya khawatir permintaan tersebut terlupa sehingga tak dipertimbangkan oleh majelis. “Saya takut itu kelupaan dalam RPH,” katanya.
Saldi kemudian menegaskan, permintaan itu sudah dibahas, namun belum diputuskan. “Sudah dibahas tapi belum selesai,” tandasnya.
Para pemohon mengusulkan tiga ahli dan satu saksi dalam perkara tersebut. I Gusti Putu Artha menjadi satu-satunya saksi yang sempat diusulkan turut menjadi ahli, namun ditolak majelis hakim.
Sedangkan tiga ahli lainnya adalah ahli hukum tata negara Yance Arizona, ahli hukum pemilu Titi Anggraini, serta ahli hukum tata negara dan hukum publik Bivitri Susanti. Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai cawapres dalam pemilu 2024.
Menurut para pemohon, ada masalah terkait dengan keterangan penyetaraan ijazah Gibran, dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang terkait dengan penyetaraan pendidikan. (red)
